Oleh: Nurul Rahma Ketua Umum Kohati HMI Cabang Takalar Soroti Kondisi Masyarakat
INSAN.NEWS || Takalar—Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU maupun sulitnya menemukan tabung gas di tingkat masyarakat.
Persoalan ini menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar rakyat: mobilitas, pekerjaan, pendapatan, pangan, hingga keberlangsungan aktivitas rumah tangga.
Ketika BBM sulit diperoleh dan LPG langka, yang terganggu bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat.
Harga dan biaya distribusi berpotensi meningkat, waktu produktif terbuang, sementara masyarakat tetap dituntut memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan yang tidak selalu ikut meningkat.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan masyarakat harus terus beradaptasi dengan kelangkaan atas kebutuhan dasar?
Kelangkaan BBM memberikan tekanan besar kepada para pekerja yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas.
Sopir angkutan umum, ojek, pengemudi logistik, pedagang keliling, nelayan, hingga pekerja harian harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih besar hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Bagi sopir angkutan umum, BBM bukan sekadar komoditas, melainkan modal utama untuk bekerja. Ketika bahan bakar sulit didapat atau harga di tingkat tertentu mengalami kenaikan, pendapatan mereka ikut tertekan.
Mereka berada dalam posisi sulit: menaikkan tarif berisiko membebani penumpang, tetapi mempertahankan tarif berarti menanggung kenaikan biaya operasional dari pendapatan sendiri.
Jangan meminta pekerja untuk terus bekerja lebih keras ketika biaya untuk bekerja justru semakin mahal.
Di sisi lain, kelangkaan LPG memiliki dampak yang tidak kalah serius. Bagi masyarakat umum, LPG merupakan kebutuhan rumah tangga yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan sehari-hari.
Ketika LPG sulit diperoleh, masyarakat dipaksa menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya dapat diakses secara wajar.
Dampaknya semakin nyata bagi perempuan, khususnya ibu yang setiap hari bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan penyediaan makanan keluarga.
Ketika gas tidak tersedia, beban tersebut tidak berhenti pada persoalan “tidak bisa memasak”.
Perempuan harus mencari alternatif bahan bakar, berpindah tempat untuk membeli LPG, mengantre lebih lama, bahkan menyesuaikan kembali aktivitas rumah tangga.
Di sinilah persoalan kelangkaan LPG harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.
Krisis ketersediaan kebutuhan dasar tidak pernah berdampak secara netral. Beban tambahan sering kali jatuh kepada mereka yang selama ini paling banyak mengurus pekerjaan domestik—dan dalam banyak keluarga, perempuan berada di posisi tersebut.
Ironis jika perempuan terus didorong untuk produktif, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan, tetapi persoalan kebutuhan dasar rumah tangga justru menambah beban waktu dan kerja domestik mereka.
Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar. Pemerintah perlu memastikan bahwa rantai distribusi, pengawasan, ketersediaan stok, ketepatan sasaran, dan mekanisme penyaluran berjalan secara transparan dan efektif.
Jika persoalannya distribusi, benahi distribusinya. Jika persoalannya pengawasan, perkuat pengawasannya.
Jika terdapat penyimpangan atau permainan dalam rantai pasok, tindak secara tegas. Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami keadaan, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan secara terbuka.
Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan untuk bersabar.
Kami mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk:
- Menjamin ketersediaan BBM dan LPG sebagai kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
- Memastikan distribusi tepat sasaran, terutama LPG bersubsidi, agar tidak terjadi penumpukan atau kelangkaan di tingkat konsumen.
- Memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi, termasuk potensi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun praktik yang merugikan masyarakat.
- Memberikan perhatian khusus kepada kelompok pekerja yang terdampak, termasuk sopir angkutan umum, pengemudi, pekerja harian, pedagang kecil, dan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada BBM.
- Mempertimbangkan dampak berbasis gender dalam setiap kebijakan energi, sebab kelangkaan LPG dapat meningkatkan beban kerja domestik yang secara faktual masih banyak dipikul perempuan.
- Membuka informasi kepada publik mengenai ketersediaan stok, distribusi, dan langkah penanganan kelangkaan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
- Menjadikan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas kebijakan, bukan semata-mata persoalan mekanisme pasar dan distribusi.
- Kelangkaan BBM dan LPG harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola energi dan distribusi kebutuhan dasar secara menyeluruh.
Sebab negara tidak boleh hadir hanya ketika masalah sudah membesar. Negara justru harus hadir sebelum rakyat dipaksa mengantre panjang, sebelum pekerja kehilangan pendapatan, dan sebelum ibu-ibu harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas untuk memasak.
BBM adalah energi bagi mobilitas rakyat. LPG adalah energi bagi dapur masyarakat. Ketika keduanya sulit diakses, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi keberlangsungan hidup dan penghidupan rakyat.
Maka kritik ini bukan sekadar persoalan mencari siapa yang salah. Kritik ini adalah tuntutan agar negara memastikan kebutuhan dasar rakyat dapat terpenuhi secara adil, mudah diakses, transparan, dan berkelanjutan.
Jangan biarkan rakyat membayar dua kali: membayar kebutuhan yang semakin mahal, sekaligus membayar mahalnya kegagalan tata kelola.
Bumi Butta Panrannuangku—11 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
