Pater Beek, KASEBUL, CSIS dan Politik Penjinakan Islam di Balik Orde Baru
INSAN.NEWS || Sidrap—Sejarah Orde Baru tidak cukup dibaca hanya sebagai sejarah tentang Soeharto, militer, Golkar, dan penghancuran komunisme.
Di balik bangunan kekuasaan tersebut terdapat jaringan intelektual, kaderisasi, intelijen, organisasi politik, dan pusat produksi pengetahuan yang ikut membentuk cara negara melihat berbagai kelompok sosial sebagai kawan atau ancaman.
Salah satu nama yang penting dalam membaca konfigurasi tersebut adalah Pater Josephus Gerardus Beek, SJ, seorang imam Jesuit yang membangun jaringan kader melalui KASEBUL (Kaderisasi Sebulan).
Jejak jaringan ini kemudian beririsan dengan sejumlah tokoh yang berada di sekitar Golkar, Opsus, dan kelak Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Karena itu, KASEBUL tidak semata-mata dapat dibaca sebagai sebuah lembaga kaderisasi keagamaan, tetapi juga sebagai salah satu jaringan yang berperan dalam pertarungan ideologi dan perebutan pengaruh pada masa awal Orde Baru.
KASEBUL dibentuk Beek pada akhir 1966. Melalui pelatihan intensif yang dilakukan secara berkala, para peserta dibentuk menjadi kader yang memiliki disiplin organisasi, kemampuan membaca situasi politik, dan jaringan yang luas.
Penelitian Rémy Madinier menunjukkan bahwa jaringan Beek kemudian tersebar ke berbagai bidang strategis, mulai dari birokrasi, militer, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi politik.
Sebagian kadernya kemudian memasuki lingkungan Opsus, Golkar, dan jaringan yang berkaitan dengan CSIS.
Pada titik inilah KASEBUL menjadi penting dalam membaca sejarah Orde Baru: kekuatan sebuah jaringan politik tidak selalu ditentukan oleh apakah ia memiliki organisasi politik formal, tetapi juga oleh kemampuannya menempatkan kader pada titik-titik strategis kekuasaan.
Yang menarik adalah perubahan orientasi ancaman setelah komunisme berhasil dihancurkan.
Pada fase awal Orde Baru, komunisme merupakan musuh utama negara. Namun, setelah komunisme secara politik dan organisasi dihancurkan, perhatian terhadap ancaman ideologis tidak berhenti.
Dalam sejumlah lingkungan kekuasaan, Islam politik kemudian semakin dipandang sebagai persoalan yang harus dikendalikan.
Madinier menunjukkan bahwa Beek secara aktif mendukung politik Orde Baru dan secara bertahap memusatkan perhatian pada pembatasan pengaruh politik Islam.
Dalam konteks inilah muncul persoalan yang lebih besar: bukan Islam sebagai agama yang menjadi persoalan, melainkan Islam yang memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan politik otonom di luar kendali negara.
Di sinilah kita perlu membedakan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan tafsir negara terhadap Pancasila. Pancasila pada dirinya tidak pernah identik dengan anti-Islam.
Persoalannya muncul ketika tafsir tertentu terhadap Pancasila dimonopoli oleh negara dan kemudian digunakan sebagai ukuran untuk menentukan siapa yang dianggap nasionalis, siapa yang dianggap ekstrem, siapa yang dianggap subversif, dan siapa yang dianggap mengancam stabilitas.
Dalam konfigurasi semacam ini, Pancasila berpotensi bergeser dari dasar konsensus kebangsaan menjadi instrumen disiplin politik. Yang berhadapan bukanlah Pancasila melawan Islam, melainkan tafsir Pancasila yang dimonopoli negara berhadapan dengan Islam politik yang ingin mempertahankan otonomi politiknya.
Dalam batas tertentu, Islam bahkan dapat dikonstruksi sebagai kategori ancaman negara melalui jaringan kekuasaan, intelijen, birokrasi, dan produksi pengetahuan politik.
Di sinilah peran jaringan seperti KASEBUL dan lingkungan yang kemudian beririsan dengan CSIS menjadi menarik untuk diteliti.
Mereka berada cukup dekat dengan pusat kekuasaan untuk ikut memengaruhi cara sebuah persoalan politik dibaca, dikategorikan, dan disampaikan kepada pengambil keputusan.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah sebuah laporan intelijen benar atau salah, tetapi siapa yang menentukan informasi mana yang dianggap penting, bagaimana informasi tersebut ditafsirkan, dan apakah sebuah gerakan sosial dibaca sebagai aspirasi politik yang sah atau sebagai ancaman terhadap negara.
Pernyataan bahwa Soeharto hanya menerima laporan intelijen yang telah disaring oleh KASEBUL atau CSIS memang terlalu sederhana jika dinyatakan sebagai fakta sejarah yang sudah terbukti.
Belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa seluruh laporan yang sampai kepada Soeharto secara langsung disortir oleh kedua jaringan tersebut.
Namun, secara historis terdapat dasar yang kuat untuk mengkaji kemungkinan adanya politik penyaringan realitas, yakni proses ketika informasi mengenai suatu kelompok telah lebih dahulu dipilih, ditafsirkan, dan diberi label sebelum sampai kepada pusat pengambilan keputusan.
Dalam struktur kekuasaan yang sangat bergantung pada militer, intelijen, penasihat, dan jaringan elite, siapa yang menguasai produksi informasi dan interpretasi politik tentu memiliki posisi strategis dalam menentukan bagaimana penguasa memahami realitas sosial.
Di sinilah hubungan antara KASEBUL, Opsus, CSIS, Golkar, dan lingkaran kekuasaan Soeharto menjadi penting.
Hubungan tersebut tidak harus dipahami sebagai sebuah organisasi tunggal yang bergerak dengan satu komando.
Lebih tepat melihatnya sebagai jaringan kekuasaan yang saling beririsan, dengan aktor yang bergerak melalui berbagai institusi tetapi memiliki kepentingan yang relatif sejalan dalam mempertahankan stabilitas politik Orde Baru dan membatasi kekuatan politik yang dianggap dapat mengganggu dominasi rezim.
CSIS sendiri kemudian berkembang sebagai salah satu pusat pemikiran strategis yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan Orde Baru.
Sejumlah tokohnya memiliki hubungan dengan jaringan kader Beek dan lingkaran kekuasaan yang lebih luas.
Dalam konteks inilah Golkar tidak hanya dapat dipahami sebagai kendaraan elektoral Orde Baru. Golkar merupakan bagian dari desain politik yang lebih luas untuk menggantikan kompetisi ideologis dengan stabilitas politik yang dikendalikan negara.
Bagi kelompok-kelompok Islam politik, situasi tersebut menimbulkan pengalaman politik yang berbeda.
Ketika organisasi dan aspirasi politik Islam dibatasi, sementara Golkar memperoleh dukungan negara, berkembang persepsi bahwa negara sedang berhadapan dengan Islam.
Karena itu, tidak mengherankan apabila pada fase awal Orde Baru muncul persepsi kuat di sebagian kalangan umat Islam bahwa Soeharto dan Golkar merupakan kekuatan yang anti-Islam.
Persepsi tersebut memiliki basis pengalaman politik yang nyata. Rezim Orde Baru pada masa awal memang menunjukkan kecurigaan yang kuat terhadap politik Islam.
Politik Islam dipandang sebagai salah satu sumber potensi oposisi terhadap stabilitas negara. Dalam kajian tentang politik Islam Indonesia, periode awal hingga pertengahan Orde Baru memang sering ditandai dengan politik pembatasan terhadap ekspresi politik Islam.
Dengan demikian, label bahwa Soeharto “anti-Islam” sebaiknya dipahami sebagai persepsi politik yang lahir dari pengalaman konkret kelompok-kelompok Islam terhadap kebijakan negara, bukan sebagai kesimpulan sederhana mengenai keyakinan pribadi Soeharto.
Yang lebih penting adalah melihat bagaimana persepsi tersebut diproduksi. Ketika sebuah kelompok terus-menerus diberi label sebagai ancaman, ekstrem, anti-Pancasila, atau berpotensi mengganggu stabilitas, maka publik tidak lagi melihat kelompok tersebut semata-mata berdasarkan gagasan dan program politiknya.
Ia mulai dilihat melalui kacamata keamanan. Pada titik inilah politik ideologi bertemu dengan politik intelijen. Sebuah gerakan yang sebenarnya memiliki tuntutan politik dapat diubah menjadi persoalan keamanan; sebuah aspirasi keagamaan dapat dicurigai sebagai agenda politik; dan sebuah kritik terhadap pemerintah dapat dibaca sebagai ancaman terhadap Pancasila.
Inilah yang menjadikan warisan KASEBUL penting untuk dibicarakan secara kritis. KASEBUL bukan sekadar cerita tentang seorang imam Jesuit yang melakukan kaderisasi.
Ia merupakan bagian dari sejarah bagaimana kader, jaringan, pengetahuan politik, dan akses kepada pusat kekuasaan dapat digunakan untuk membentuk konfigurasi politik baru.
Namun demikian, tidak tepat pula menyederhanakan seluruh sejarah Orde Baru seolah-olah dikendalikan oleh Pater Beek atau CSIS.
Soeharto memiliki kalkulasi politiknya sendiri, militer memiliki kepentingannya sendiri, Golkar memiliki struktur organisasinya sendiri, dan berbagai kelompok Islam juga memiliki strategi politik yang beragam.
Justru karena itu, posisi Soeharto harus ditempatkan secara lebih kritis. Soeharto bukan sekadar korban manipulasi informasi dan bukan pula boneka KASEBUL atau CSIS.
Ia adalah aktor utama yang menggunakan berbagai jaringan tersebut sesuai dengan kepentingan kekuasaannya.
Jaringan penasihat, intelijen, militer, teknokrat, Golkar, dan pusat-pusat pemikiran strategis memberikan pilihan informasi dan strategi, tetapi keputusan politik tetap berada pada pusat kekuasaan Soeharto.
Karena itu, hubungan antara Soeharto dan jaringan KASEBUL lebih tepat dipahami sebagai hubungan simbiosis kekuasaan daripada hubungan antara dalang dan boneka.
Perubahan politik Soeharto terhadap Islam pada akhir 1980-an dan awal 1990-an bahkan memperlihatkan hal tersebut. Ketika situasi politik berubah, Soeharto mulai melakukan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap kelompok Islam.
Berdirinya ICMI dan meningkatnya hubungan Soeharto dengan kalangan intelektual Muslim menunjukkan bahwa orientasi politiknya tidak bersifat statis.
Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa jaringan yang sebelumnya sangat berpengaruh dalam membatasi Islam politik tidak memiliki kendali mutlak atas Soeharto. Ketika kalkulasi kekuasaan berubah, arah kebijakan juga berubah.
Karena itu, tesis yang lebih kuat bukanlah mengatakan bahwa Pater Beek menciptakan seluruh politik anti-Islam Orde Baru.
Tesis yang lebih akademis adalah bahwa jaringan KASEBUL dan lingkungan kekuasaan yang beririsan dengannya ikut berkontribusi dalam membangun cara pandang tertentu terhadap Islam politik sebagai persoalan keamanan dan stabilitas negara.
Jaringan tersebut memperoleh kekuatan karena memiliki akses kepada pusat kekuasaan, memiliki kader yang masuk ke berbagai institusi strategis, serta berhubungan dengan lingkungan politik dan intelijen yang menjadi bagian dari arsitektur Orde Baru.
Dari sini kita dapat memahami mengapa pertarungan sebenarnya bukan antara Pancasila dan Islam. Pancasila dan Islam dalam sejarah Indonesia memiliki hubungan yang jauh lebih kompleks daripada dikotomi tersebut.
Persoalannya adalah ketika Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan untuk mendefinisikan Islam politik sebagai ancaman.
Pada saat itu, Pancasila tidak lagi hanya berfungsi sebagai titik temu kebangsaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan batas-batas politik yang diperbolehkan oleh negara.
Pertanyaan paling penting kemudian bukanlah apakah Pater Beek seorang anti-Islam, apakah KASEBUL anti-Islam, atau apakah CSIS merupakan lembaga anti-Islam.
Pertanyaan yang lebih serius adalah: bagaimana sebuah rezim menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman; siapa yang memproduksi pengetahuan tentang ancaman tersebut; jaringan apa yang memiliki akses kepada pengambil keputusan; bagaimana informasi intelijen dipilih dan ditafsirkan; dan bagaimana seluruh proses tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui bahasa Pancasila dan stabilitas nasional?
Dengan perspektif tersebut, sejarah KASEBUL, CSIS, Golkar, dan Soeharto menjadi jauh lebih penting daripada sekadar cerita tentang konflik antara kelompok Katolik dan Islam.
Ia merupakan sejarah tentang produksi kekuasaan melalui jaringan kader, informasi, ideologi, dan akses politik.
Ia juga memperlihatkan bagaimana sebuah negara dapat mengubah perbedaan politik menjadi persoalan keamanan ketika kekuasaan merasa perlu mempertahankan dirinya dari kekuatan politik yang berada di luar kendalinya.
Pada akhirnya, kritik terhadap warisan politik tersebut tidak berarti menuduh seluruh umat Katolik, seluruh Jesuit, atau seluruh jaringan intelektual sebagai bagian dari proyek anti-Islam.
Generalisasi semacam itu justru akan mengulangi kesalahan yang sama: melihat kelompok yang sangat beragam sebagai satu blok politik.
Yang perlu dikritisi adalah aktor, jaringan, kebijakan, dan mekanisme kekuasaan yang secara historis dapat dibuktikan.
Dengan demikian, kritik terhadap KASEBUL dan jaringan kekuasaan Orde Baru tetap berada dalam koridor akademik, bukan berubah menjadi prasangka keagamaan.
Sejarah tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia hari ini. Pancasila seharusnya tidak digunakan untuk memukul kelompok politik tertentu, sebagaimana Islam juga tidak boleh digunakan untuk meniadakan kelompok lain.
Pancasila seharusnya menjadi ruang temu, bukan senjata politik. Sebab ketika negara memonopoli tafsir Pancasila dan menjadikan perbedaan politik sebagai ancaman keamanan, yang sebenarnya sedang dipertarungkan bukan lagi Pancasila melawan Islam, melainkan kekuasaan melawan kebebasan politik warga negara.
Dan mungkin di situlah pertanyaan sejarah yang paling mengganggu sekaligus paling penting: apakah Orde Baru benar-benar menghadapi ancaman terhadap Pancasila, ataukah ia sedang membangun sebuah definisi tentang “ancaman terhadap Pancasila” agar kekuasaan dapat mengendalikan siapa pun yang berada di luar orbitnya?
Pertanyaan tersebut membawa kita dari sekadar sejarah tokoh menuju sejarah tentang bagaimana kekuasaan bekerja—melalui kaderisasi, jaringan, intelijen, pengetahuan, dan produksi ketakutan politik.
Sidenreng Rappang—21 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
