Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar,- Sabtu 13 Desember 2025 – Di tengah arus pembangunan yang kerap dielu-elukan sebagai bukti kemajuan bangsa, terselip sebuah ironi sosial yang nyaris tak pernah dibicarakan secara jujur:
”Kemiskinan hari ini tidak hanya membuat hidup menjadi berat, tetapi juga membuat kematian terasa mahal dan menyakitkan”.
Pada titik inilah ungkapan “orang miskin dilarang mati” menemukan relevansi sosialnya – bukan sebagai satire kosong, melainkan sebagai kritik keras terhadap realitas yang kita alami bersama.
Pendidikan mahal, layanan kesehatan kian berjarak dari kaum papa, dan kini bahkan pemakaman menjadi urusan yang tidak ramah bagi rakyat kecil. Hidup harus berjuang keras, sakit harus memilih antara berobat atau pasrah, dan mati pun harus dihitung dengan kalkulator.
Dalam struktur sosial semacam ini, kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan hukuman yang menyertai manusia dari lahir hingga ke liang lahat.
Hak-hak dasar warga negara secara perlahan mengalami komodifikasi. Pendidikan tidak lagi sekadar wahana pembebasan, tetapi berubah menjadi barang mewah. Kesehatan bukan lagi soal penyelamatan nyawa, melainkan soal kemampuan membayar.
Ketika logika pasar merembes ke sektor-sektor yang paling manusiawi, maka yang lahir bukan efisiensi, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan.
Ironi tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa kematian. Di banyak kota, tanah pekuburan berbiaya tinggi, prosedur administratif berbelit, serta beban sosial yang menyertai prosesi kematian membuat keluarga miskin terjebak pada situasi tragis:
”Kehilangan orang tercinta sekaligus kehilangan rasa bermartabat”.
Tidak jarang, jenazah orang miskin dikuburkan dengan tergesa, bergantung pada donasi, atau bahkan menunggu belas kasihan kolektif agar dapat dimakamkan secara layak.
Di sini, kematian tidak lagi menjadi peristiwa egaliter. Ia mengikuti garis kelas. Yang kaya dimakamkan dengan tenang dan terhormat;
”Yang miskin bahkan setelah mati masih harus bernegosiasi dengan sistem”.
Maka benarlah jika dikatakan bahwa ketimpangan sosial hari ini tidak berhenti pada kehidupan, tetapi berlanjut hingga kematian.
Persoalan ini sejatinya bukan semata ekonomi, melainkan krisis etika sosial dan kegagalan moral kolektif. Sebuah masyarakat yang membiarkan warganya tidak mampu hidup layak dan mati dengan bermartabat sedang kehilangan nurani publiknya.
Dalam perspektif kemanusiaan – baik agama, filsafat, maupun konstitusi – martabat manusia tidak boleh ditentukan oleh daya beli.
Negara, dalam konteks ini, tidak cukup hadir sebagai pengelola angka dan statistik. Negara harus tampil sebagai penjamin martabat warganya, termasuk pada momen paling sunyi dan rapuh: Kematian.
Layanan pemakaman dasar bagi warga miskin seharusnya menjadi tanggung jawab publik, sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan. Tanpa itu, keadilan sosial akan terus menjadi janji yang tertunda.
Lebih jauh, masyarakat sipil dan institusi keagamaan perlu menghidupkan kembali solidaritas sosial sebagai perlawanan terhadap dominasi logika pasar. Gotong royong bukan romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan moral di tengah krisis kemanusiaan modern.
“Orang miskin dilarang mati” adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri sebagai bangsa. Jika kita masih membiarkan kondisi ini berlangsung, maka pembangunan hanyalah kemajuan fisik tanpa jiwa.
Sebab ukuran sejati peradaban bukan pada seberapa megah kota dibangun, tetapi pada bagaimana ia memperlakukan yang paling lema – bahkan ketika mereka telah tiada.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
