INSAN.NEWS || Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) – menempati posisi teratas sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Persentase penduduk miskin di daerah ini mencapai 11,60 persen, melampaui Jeneponto (11,42 persen) dan Luwu (10,97 persen).
Data ini menunjukkan bahwa Pangkep masih menghadapi tantangan serius dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan yang akses ekonominya terbatas. Keterbatasan lapangan kerja, ketergantungan pada sektor perikanan tradisional, serta rendahnya kualitas infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang memperkuat angka kemiskinan tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai bahwa angka kemiskinan yang tinggi mencerminkan masih lemahnya arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Pemerintah daerah harus berani melakukan terobosan nyata. Jangan hanya fokus pada proyek-proyek seremonial, tapi sentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput – khususnya nelayan, petani, dan warga di pulau-pulau,” tegas Fadli Muhammad, Senin (6/10/2025).
Fadli juga menyoroti minimnya sinergi antarinstansi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, program bantuan sosial selama ini belum tepat sasaran dan belum mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal untuk menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pangkep kaya potensi, tapi miskin inovasi,” tambahnya.
Dari data BPS yang sama, kabupaten lain dengan tingkat kemiskinan tinggi di Sulsel meliputi Luwu Utara (10,74 persen), Enrekang (10,73 persen), dan Kepulauan Selayar (10,61 persen). Sementara itu, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah, hanya 4,43 persen.
Kesenjangan ini memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan daerah kepulauan-pedesaan di Sulsel. Di Pangkep, sejumlah kecamatan di wilayah kepulauan masih minim akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja layak.
HMI Cabang Pangkep mendorong agar pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan ekonomi, memperluas pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda, serta mempercepat pemerataan pembangunan di pulau-pulau kecil.
“Kami di HMI siap bersinergi dengan pemerintah dalam bentuk riset, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Tapi pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif,” pungkas Fadli.
Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di jalur maritim, Pangkep sejatinya berpeluang besar keluar dari daftar teratas kemiskinan. Namun, tanpa keberanian melakukan reformasi kebijakan dan mengedepankan kesejahteraan rakyat, potensi itu hanya akan menjadi slogan di atas kertas.
