Sebuah Tela’ah atas Tesis Samuel P. Huntington
Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar—Perdebatan tentang hubungan Islam dan rekayasa sosial selalu menarik ditempatkan dalam konteks dunia modern yang penuh ketegangan identitas, globalisasi budaya, dan perebutan pengaruh geopolitik.
Di satu sisi, Islam sering diposisikan sebagai kekuatan moral yang mampu membangun tatanan sosial berkeadilan.
Namun di sisi lain, ia juga kerap dicurigai sebagai ancaman bagi modernitas Barat.
Pertanyaannya: apakah relasi Islam dengan perubahan sosial akan bermuara pada benturan peradaban, atau justru melahirkan asimilasi peradaban baru?
Gagasan “benturan peradaban” yang dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington sesungguhnya lahir dari cara pandang geopolitik yang melihat identitas agama dan budaya sebagai sumber konflik masa depan.
Dalam tesis itu, Islam dianggap memiliki energi peradaban yang sulit berkompromi dengan liberalisme Barat.
Setelah Perang Dingin berakhir, dunia tidak lagi dibelah oleh ideologi kapitalisme versus komunisme, melainkan oleh perbedaan identitas kultural dan religius. Islam kemudian sering ditempatkan sebagai “the other”—yang berbeda, asing, bahkan mengancam.
Namun, membaca Islam semata sebagai ancaman peradaban adalah reduksi sejarah yang terlalu dangkal. Dalam sejarahnya, Islam justru tumbuh melalui proses asimilasi sosial yang luar biasa.
Islam masuk ke Nusantara bukan melalui kolonialisme senjata, tetapi lewat perdagangan, budaya, dan adaptasi sosial.
Para ulama tidak menghancurkan tradisi lokal secara total, melainkan melakukan rekayasa sosial secara gradual: menyisipkan nilai tauhid ke dalam struktur budaya masyarakat. Di sinilah Islam menunjukkan dirinya bukan agama benturan, tetapi agama transformasi.
Rekayasa sosial dalam Islam sejatinya bukan proyek dominasi, melainkan proses pembentukan masyarakat berkeadaban.
Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah dengan prinsip integrasi sosial, bukan supremasi etnis atau penyeragaman budaya.
Piagam Madinah menjadi contoh bahwa Islam sejak awal mengakui pluralitas sosial-politik. Dalam konteks sosiologi modern, hal itu dapat dibaca sebagai kontrak sosial berbasis moralitas.
Masalah muncul ketika agama diperalat menjadi instrumen politik identitas. Di banyak negara, Islam tidak lagi dipahami sebagai etika pembebasan, tetapi direduksi menjadi simbol kekuasaan.
Akibatnya, rekayasa sosial yang seharusnya membangun solidaritas berubah menjadi alat mobilisasi massa. Di titik inilah benturan sering lahir—bukan karena ajaran Islam, tetapi karena perebutan kuasa atas nama Islam.
Pemikir seperti Michel Foucault pernah menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan dan pengendalian wacana.
Dalam konteks dunia Islam, narasi tentang “Islam radikal”, “Islam moderat”, atau “Islam politik” sering kali diproduksi oleh kekuatan global untuk menentukan siapa yang dianggap sah dan siapa yang dianggap ancaman.
Akibatnya, umat Islam sering terjebak dalam pertarungan citra yang dibentuk oleh kepentingan politik internasional.
Sementara itu, globalisasi juga membawa bentuk baru kolonialisme budaya. Media digital, industri hiburan, dan kapitalisme global perlahan merekayasa cara berpikir masyarakat Muslim.
Gaya hidup konsumtif dipromosikan sebagai simbol kemajuan, sementara spiritualitas dipinggirkan menjadi urusan privat. Di sinilah tantangan terbesar Islam modern: bagaimana tetap menjaga identitas moral tanpa terjebak dalam isolasi sosial.
Islam sebenarnya memiliki modal besar untuk membangun asimilasi peradaban. Konsep rahmatan lil ‘alamin menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan kemanusiaan universal.
Karena itu, hubungan Islam dengan modernitas tidak harus dipahami secara antagonistik. Sains, demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi tidak otomatis bertentangan dengan Islam selama diarahkan pada kemaslahatan publik.
Yang dibutuhkan hari ini bukan politik ketakutan antar—peradaban, melainkan dialog peradaban. Dunia modern terlalu kompleks untuk dibangun di atas logika permusuhan identitas.
Ketika agama dijadikan sumber etik publik, ia dapat menjadi fondasi solidaritas sosial. Tetapi ketika agama direduksi menjadi alat hegemoni politik, maka konflik menjadi keniscayaan.
Karena itu, masa depan Islam tidak terletak pada romantisme benturan peradaban, melainkan pada kemampuannya menghadirkan rekayasa sosial yang humanis, adil, dan transformatif.
Islam akan tetap relevan bukan karena kemarahan identitasnya, tetapi karena kekuatan moralnya dalam menjawab krisis kemanusiaan modern: ketimpangan ekonomi, dehumanisasi teknologi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya makna hidup manusia modern.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang benturan atau asimilasi sesungguhnya bergantung pada bagaimana manusia memaknai agama.
Jika agama dipakai untuk menegaskan superioritas dan meniadakan yang lain, maka benturan tak terhindarkan.
Tetapi jika agama dipahami sebagai energi etik yang membangun peradaban bersama, maka asimilasi bukan hanya mungkin—melainkan sebuah keniscayaan sejarah.
Makassar—11 Mei 2026
Allahu A’lam Bishshawab
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
