Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Perdebatan tentang Pesta Babi perlahan membuka satu kenyataan lama: di Indonesia, sejarah sering tidak diperdebatkan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk merebut legitimasi identitas.
Yang paling gaduh bukan filmnya, tetapi perebutan siapa yang paling berhak mengklaim Papua secara simbolik, spiritual, dan historis.
Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Mansinam terus diangkat sebagai titik mula “peradaban Papua” melalui masuknya Injil di Pulau Mansinam pada abad ke-19.
Narasi ini memang penting, tetapi sering disampaikan terlalu tunggal, seolah sejarah Papua dimulai hanya ketika salib pertama kali ditancapkan.
Padahal jauh sebelum Injil tiba di Mansinam, Papua sudah hidup dalam jaringan politik, perdagangan, dan peradaban Nusantara.
Dan di antara nama yang sering sengaja dipinggirkan itu adalah Sultan Nuku.
Nuku bukan sekadar sultan lokal dari Maluku. Ia adalah tokoh anti-kolonial yang pengaruh politiknya menjangkau wilayah Papua melalui relasi Kesultanan Tidore dengan pesisir-pesisir Papua jauh sebelum misi zending Eropa datang membawa Injil.
Dalam banyak catatan sejarah timur Nusantara, hubungan Papua dan Tidore bukan hubungan kosong. Ada perdagangan, diplomasi, pengaruh Islam, hingga jaringan kekuasaan yang telah membentuk interaksi sosial masyarakat pesisir Papua selama berabad-abad.
Tetapi sejarah modern sering ditulis dengan cara yang selektif: yang dianggap “memperadabkan” selalu ditampilkan heroik, sementara jejak peradaban lain diperkecil agar narasi identitas tertentu tampak lebih dominan.
Di sinilah problemnya.
Sebagian kelompok penginjil modern kadang tanpa sadar membangun kesan bahwa identitas Papua seakan identik sepenuhnya dengan kekristenan, seolah sebelum Injil datang, Papua hanyalah ruang kosong tanpa perjumpaan budaya dan spiritualitas.
Padahal sejarah Papua jauh lebih kompleks daripada slogan-slogan identitas religius. Ada jejak Islam di pesisir Fakfak, Raja Ampat, Kaimana, dan hubungan lama dengan Maluku serta Tidore.
Ada tradisi lokal yang sudah hidup sebelum agama-agama dunia datang membawa klaim keselamatan masing-masing.
Mengangkat peran Sultan Nuku bukan berarti menolak sejarah Mansinam. Justru sebaliknya: itu upaya mengembalikan sejarah Papua agar lebih utuh dan tidak dimonopoli oleh satu narasi tunggal.
Sebab ketika sejarah dijadikan alat klaim identitas, maka yang lahir bukan dialog peradaban, melainkan kompetisi simbolik tentang siapa yang paling asli, paling berjasa, dan paling berhak mendefinisikan Papua.
Ironisnya, masyarakat kita lebih mudah marah karena simbol agama disentuh daripada ketika sejarah dipersempit demi kepentingan ideologis.
Film lalu dijadikan kambing hitam. Diskusi dicurigai. Kampus dianggap sarang agenda tersembunyi. Semua sibuk membela simbol, tetapi sedikit yang mau membaca sejarah secara jujur.
Padahal Papua tidak lahir dari satu kapal, satu kitab, atau satu warna keyakinan saja.
Papua dibentuk oleh banyak arus: adat, perdagangan, Islam, Kristen, kolonialisme, dan perjuangan masyarakat lokal itu sendiri.
Karena itu, hiruk-pikuk Pesta Babi seharusnya menjadi momentum bercermin: apakah kita sedang membela kebenaran sejarah, atau sekadar membela versi sejarah yang paling menguntungkan identitas kelompok kita sendiri?
Sebab sejarah yang sehat bukan sejarah yang menghapus salib demi sorban, atau menyingkirkan sorban demi salib.
Sejarah yang sehat adalah sejarah yang cukup dewasa untuk mengakui bahwa Nusantara, termasuk Papua, dibangun dari perjumpaan banyak peradaban bukan dari klaim tunggal siapa yang datang paling suci.
Sidenreng Rappang—10 Mei 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
