INSAN.NEWS || Maros—Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman, menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai masih bergerak pada level prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan demokrasi.
Hal itu disampaikan dalam forum Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Butta Salewangang Maros yang berlangsung di Wisma Afiat, Jalan Poros Daya–Maros, Rabu (20/5).
Dalam materi bertajuk “Demokrasi dan Pemilu: Antara Kedaulatan Rakyat dan Ancaman Tirani Mayoritas”, Sufirman menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai rutinitas pemilu lima tahunan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat harus mampu melindungi hak-hak kelompok minoritas dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
“Suara mayoritas dalam demokrasi bisa berubah menjadi alat penindasan terhadap kelompok minoritas jika tidak dibarengi dengan kesadaran etika dan kontrol konstitusi,” ujar Sufirman di hadapan peserta LK II yang berasal dari berbagai cabang HMI di Indonesia.
Diskusi berlangsung dinamis ketika peserta mempertanyakan relevansi demokrasi di Indonesia di tengah berbagai persoalan sosial dan pendidikan.
Muhammad Alisyirazi Ishak dari HMI Cabang Makassar mempertanyakan apakah demokrasi masih layak diterapkan dalam kondisi Indonesia saat ini.
Menjawab hal tersebut, Sufirman menilai demokrasi Indonesia hari ini masih cenderung bersifat prosedural.
“Pemilu berjalan, lembaga seperti KPU dan Bawaslu bekerja, sehingga secara formal dianggap demokratis. Tetapi substansi demokrasi belum sepenuhnya hadir. Demokrasi kita belum mampu memastikan keadilan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Pertanyaan lain datang dari peserta asal Makassar, Prety Amelia S, yang menyoroti kecenderungan masyarakat hanya diarahkan untuk memilih tanpa ikut menentukan arah kebijakan setelah pemilu berlangsung.
Menanggapi itu, Sufirman mengutip pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang pentingnya keterlibatan kelompok intelektual dalam kehidupan politik dan demokrasi.
“Jangan menjadi penonton dalam kondisi demokrasi yang dianggap tidak ideal. Ketika orang-orang baik memilih diam, maka ruang kekuasaan akan diisi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kelompok cendekia harus hadir, bahkan jika perlu masuk ke parlemen untuk memutus mata rantai tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di atas tirani mayoritas selalu ada ancaman otoritarianisme jika demokrasi kehilangan kontrol moral dan partisipasi publik yang kritis.
Karena itu, kader-kader HMI diminta tetap menjaga tradisi intelektual dan keberpihakan terhadap nilai-nilai demokrasi substantif.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
