INSAN.NEWS || Maros—Akademisi Universitas Muslim Maros, Dr. Muhammad Nurjaya, S. Sos., M.Si mendorong peserta Intermediate Training (LK II) tingkat nasional untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik mulai dari level paling bawah hingga tingkat nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi materi bertajuk “Kekuasaan dan Kebijakan Publik: Untuk Siapa Negara Bekerja?” yang berlangsung di Hotel Afiat, Jumat (22/5).
Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai cabang Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia itu menjadi ruang diskusi kritis mengenai relasi kekuasaan, kebijakan publik, dan posisi masyarakat dalam menentukan arah kerja negara.
Dalam pemaparannya, Muhammad Nurjaya menegaskan bahwa negara bekerja melalui kebijakan publik, namun arah kebijakan sangat ditentukan oleh relasi kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Mahasiswa dan kader organisasi tidak boleh hanya menjadi penonton kebijakan. Mereka harus hadir sejak proses identifikasi masalah, penyusunan agenda, hingga pengawasan implementasi kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arena perebutan kepentingan yang melibatkan negara, birokrasi, swasta, media, akademisi, dan masyarakat sipil.
Karena itu, partisipasi publik menjadi faktor penting untuk memastikan negara benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat di tingkat bawah sangat menentukan kualitas demokrasi dan arah pembangunan. Ia menilai banyak kebijakan gagal menjawab kebutuhan publik karena proses perumusannya tertutup dan minim partisipasi warga.
“Pertanyaan paling penting dalam kebijakan publik adalah untuk siapa negara bekerja. Jawaban itu harus dibuktikan melalui distribusi manfaat, keberpihakan anggaran, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas teori kekuasaan dan kebijakan publik, materi tersebut juga mengulas isu-isu mutakhir seperti desentralisasi pemerintahan, pelayanan publik dan integritas birokrasi, hingga ancaman state capture atau pembajakan kebijakan oleh kelompok elite.
Forum diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan peserta dari sejumlah cabang HMI di Indonesia.
Para peserta menyoroti pentingnya kader HMI memiliki kemampuan analisis kebijakan agar mampu terlibat secara aktif dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
Kegiatan Intermediate Training tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas kader dalam membaca persoalan kebangsaan secara kritis dan mendorong lahirnya kader intelektual yang memiliki sensitivitas terhadap kepentingan publik dan keadilan sosial.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
