Oleh: Dr. Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Setiap 17 Agustus, Indonesia punya bakat luar biasa untuk terlihat baik-baik saja. Bendera naik, drum berbunyi, pejabat berdiri tegak, anak sekolah berbaris dengan sepatu yang kadang lebih tua daripada cita-citanya.
Lagu kebangsaan dikumandangkan, kamera menyala, lalu seorang pembawa acara dengan suara penuh keyakinan berkata, “Dirgahayu Republik Indonesia!” Republik pun tampak sehat. Hanya rakyatnya yang belum tentu.
Di televisi, kemerdekaan disajikan dalam resolusi tinggi: istana, parade, pasukan, kendaraan tempur, pakaian adat, tarian daerah, dan pidato yang penuh kata-kata besar—kedaulatan, kesejahteraan, pembangunan, persatuan.
Di luar layar, seorang ibu mungkin sedang menawar harga beras, seorang buruh menghitung sisa uang sampai tanggal gajian, sementara seorang anak menunda sekolah karena seragamnya belum terbeli.
Tetapi jangan khawatir, semuanya sudah masuk statistik. Kelaparan disebut angka kemiskinan, pengangguran disebut tingkat pengangguran terbuka, anak putus sekolah menjadi indikator pendidikan, ketimpangan berubah menjadi rasio Gini. Begitulah cara negara modern menghadapi penderitaan: mengubah manusia menjadi angka agar rasa bersalah lebih mudah dihitung.
Para pendiri republik dahulu memimpikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mereka melawan kolonialisme karena manusia Indonesia tidak ingin terus-menerus menjadi penonton di tanah sendiri.
Delapan dekade kemudian, kita masih memiliki pertanyaan yang agak menggelitik: siapa sebenarnya yang paling menikmati kemerdekaan? Rakyat memperoleh hak memilih, sementara pemilik modal memperoleh hak memengaruhi.
Rakyat memperoleh hak bicara, sementara pemilik kekuasaan memperoleh akses lebih besar untuk menentukan siapa yang didengar. Rakyat memperoleh demokrasi lima tahun sekali, sedangkan sebagian elite memperoleh akses terhadap kekuasaan setiap hari.
Demokrasi memang berkembang. Dulu orang bisa membeli tanah; sekarang orang juga bisa membeli pengaruh. Namanya tetap demokrasi. Hanya saja, demokrasi kita kadang seperti restoran mahal: menunya tersedia untuk semua orang, tetapi yang bisa membayar hanya mereka yang duduk di meja depan.
Kita juga senang menyebut Indonesia sebagai negara hukum. Tentu saja. Hukum ada di mana-mana. Pasalnya banyak, gedung pengadilannya megah, aparatnya berseragam.
Bahkan rakyat miskin pun memiliki hak yang sama untuk membaca undang-undang, meskipun belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk memperjuangkannya. Di atas kertas, keadilan memang buta.
Masalahnya, masyarakat kadang bertanya: kalau benar-benar buta, mengapa ia seperti bisa membedakan siapa yang kaya dan siapa yang miskin? Pertanyaan semacam ini tentu tidak terlalu nyaman untuk dibicarakan pada hari kemerdekaan.
Maka lebih baik kita kembali kepada upacara, menyanyikan lagu perjuangan, lalu bertepuk tangan ketika pidato selesai.
Ada ironi yang lebih pahit. Kita mengibarkan merah putih untuk mengenang darah para pejuang, sementara sebagian rakyat masih hidup dalam kondisi yang membuat kemerdekaan terasa seperti kemewahan.
Darah para pahlawan menjadi simbol, air mata rakyat menjadi statistik, keringat buruh menjadi produktivitas, tanah petani menjadi aset, laut nelayan menjadi kawasan investasi, dan hutan menjadi konsesi.
Sementara rakyat tetap disebut sebagai pemilik sah republik—secara konstitusional.
Secara administratif semuanya baik-baik saja. Hanya saja, kepemilikan itu kadang terasa seperti memiliki rumah yang kuncinya dipegang orang lain.
Menjelang 17 Agustus, nasionalisme tumbuh subur. Ada lomba panjat pinang, makan kerupuk, balap karung, hingga pidato tentang cinta tanah air. Semua menyenangkan.
Tetapi ada satu perlombaan yang jarang diselenggarakan: siapa yang paling bersungguh-sungguh memperjuangkan keadilan sosial?
Mungkin karena perlombaan itu tidak mudah disponsori. Tidak ada panggung, tidak ada hadiah, tidak ada kamera, dan terutama tidak selalu menghasilkan keuntungan politik yang cepat.
Padahal nasionalisme sejatinya bukan seberapa sering kita memasang foto merah putih di media sosial.
Nasionalisme adalah keberanian memastikan bahwa orang yang paling lemah di republik ini tidak merasa menjadi orang asing di negerinya sendiri.
Maka, silakan rayakan kemerdekaan. Pasang bendera, adakan lomba, nyanyikan lagu perjuangan, dan biarkan para pejabat membaca pidato dengan suara bergetar serta ekspresi penuh patriotisme.
Tetapi setelah musik berhenti, tanyakan satu hal sederhana: apa arti kemerdekaan bagi rakyat yang tidak mampu membeli makan?
Sebab republik tidak dibangun agar rakyat hanya memiliki kebebasan untuk menyaksikan kemakmuran orang lain.
Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah, melainkan bebas dari ketakutan akan hari esok, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari ketidakadilan, dan bebas dari kekuasaan yang memperlakukan rakyat hanya sebagai angka dalam survei dan suara dalam kotak pemilu.
Karena itu, ketika pada 17 Agustus nanti kita kembali berteriak, “Merdeka!”, mungkin ada baiknya kita menurunkan sedikit volume suara. Bukan karena kita tidak patriotik, tetapi supaya kita masih bisa mendengar suara yang selama ini tertutup oleh pesta: suara rakyat yang belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan.
Sebab republik yang hanya merdeka di podium, tetapi rakyatnya masih tertindas di dapur, sesungguhnya bukan sedang merayakan kemerdekaan. Ia sedang merayakan sebuah janji yang belum lunas.
Sidenreng Rappang—17 Agustus 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
