Pengkhianatan Dibayar Tunai, Gibran Mundur Tanpa Kawan Seiring
Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Politik Indonesia sedang memperlihatkan sebuah ironi yang menarik untuk dibaca. Seorang presiden yang pernah menikmati dukungan besar dari partai politik yang membesarkannya, kemudian mengambil jalan politik berbeda demi mempertahankan pengaruh kekuasaan.
Kini, ketika badai politik datang menghampiri keluarganya, dukungan yang dahulu terasa begitu kokoh tidak lagi tampak seperti dahulu.
Inilah yang barangkali disebut karma politik.
Joko Widodo pernah menjadi bagian penting dari PDI Perjuangan. Melalui partai tersebut, perjalanan politiknya dimulai dari Solo, berlanjut ke Jakarta, hingga akhirnya menduduki kursi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
Namun, menjelang akhir kekuasaannya, relasi politik itu mengalami keretakan yang semakin terbuka.
Puncak kontroversinya terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Sebuah keputusan politik yang kemudian memunculkan perdebatan luas mengenai etika kekuasaan, nepotisme, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Jokowi memilih jalan politiknya sendiri. Pendukungnya mungkin menyebut itu sebagai hak politik.
Akan tetapi, bagi para pengkritiknya, peristiwa tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap loyalitas politik yang dahulu ikut mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
Politik memang mengenal pengkhianatan, tetapi sejarah juga mengenal konsekuensi.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Sekutu
Ada ungkapan klasik dalam politik: tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.
Namun, ungkapan itu sering kali dilupakan oleh mereka yang terlalu percaya bahwa kekuasaan dapat diwariskan melalui kedekatan keluarga dan transaksi politik.
Jokowi pernah berada di puncak piramida kekuasaan. Pengaruhnya terasa di berbagai lini politik. Tetapi kekuasaan bukanlah properti pribadi yang bisa diwariskan begitu saja kepada anggota keluarga.
Ketika Gibran masuk ke gelanggang kepresidenan, kontroversi konstitusional dan etik segera mengiringi perjalanan politiknya.
Putusan-putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya kemudian menjadi persoalan serius.
Kini, ketika tekanan politik meningkat, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo pada 11 November 2026.
Sebuah ironi: perjalanan politik yang dahulu dibangun dengan dukungan kekuasaan besar, kini memasuki babak ketika masa depan jabatan justru ditentukan oleh proses hukum dan mekanisme konstitusional.
Gibran dan Kesendirian Politik
Ada sisi satir yang sulit diabaikan dari peristiwa ini.
Ketika jalan menuju kekuasaan terbuka, banyak orang berdiri di barisan pendukung. Ketika jabatan berada dalam jangkauan, koalisi tampak begitu solid.
Tetapi ketika persoalan mulai membesar, setiap aktor politik kembali menghitung kepentingannya sendiri.
Gibran kini menghadapi konsekuensi dari kontroversi yang mengiringi pencalonannya. Sementara Jokowi harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pengaruh politik seorang mantan presiden tidak selalu sekuat ketika ia masih berada di Istana.
Apakah ini berarti Gibran benar-benar tanpa kawan? Tentu tidak bisa disimpulkan hanya dari peristiwa pengunduran dirinya.
Namun, dinamika tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya solidaritas politik ketika kepentingan dan kekuasaan mulai berubah arah.
Dalam politik, teman seperjuangan bisa berubah menjadi penonton. Bahkan mereka yang dahulu ikut membangun tangga menuju kekuasaan belum tentu bersedia ikut menanggung risiko ketika tangga itu mulai runtuh.
Karma Politik Tidak Pernah Mengenal Masa Jabatan
Jokowi mungkin telah meninggalkan Istana, tetapi warisan keputusan politiknya masih menjadi bahan perdebatan publik.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran mundur atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana demokrasi Indonesia harus mempertanggungjawabkan praktik kekuasaan yang menempatkan hubungan keluarga begitu dekat dengan proses perebutan jabatan publik.
Jabatan publik bukan warisan keluarga. Negara bukan perusahaan pribadi. Dan konstitusi bukan dokumen yang boleh diperlakukan sebagai penghalang ketika kepentingan politik sedang mendesak.
Jika dahulu Jokowi merasa mampu menentukan jalan politiknya sendiri, hari ini ia juga harus menerima bahwa konsekuensi dari keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.
Barangkali inilah satire terbesar politik Indonesia: orang yang dahulu berdiri di puncak kekuasaan, kini menyaksikan bagaimana bangunan politik yang ikut dirancangnya menghadapi ujian yang tidak sederhana.
Kekuasaan bisa diwariskan melalui jejaring politik, tetapi legitimasi tidak bisa diwariskan melalui hubungan darah.
Dan pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, dan ditinggalkan.
Sebab dalam politik, seseorang mungkin bisa menghindari lawan untuk sementara waktu, tetapi tidak selalu bisa menghindari konsekuensi dari keputusan politiknya sendiri.
Karma politik tidak membutuhkan surat undangan. Ia datang ketika kekuasaan mulai kehilangan alasan untuk dipercaya.
Sidenreng Rappang—13 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
