INSAN.NEWS || Luwu Timur—Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., mengingatkan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar tidak berhenti menjadi kelompok intelektual yang hanya memahami teori, tetapi harus mampu mengambil peran dalam menjawab persoalan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Fahri saat menjadi narasumber dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo di Mireya Hotel, Sorowako, Sabtu (14/11).
Dalam forum tersebut, ia membawakan materi bertajuk Arah Politik Hukum Indonesia: Dinamika Politik Nasional, Arah Reformasi, dan Tantangan Harmonisasi Regulasi.
Fahri menguraikan sejumlah persoalan mendasar dalam hukum tata negara, mulai dari dinamika politik nasional, relasi antarlembaga negara, hingga mekanisme konstitusional dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut dia, setiap subjek hukum memiliki konsekuensi pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian peserta ialah mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Fahri menjelaskan bahwa konstitusi telah menyediakan prosedur yang harus dijalankan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam keadaan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Ia juga menyoroti karakter politik Indonesia yang memiliki tradisi gotong royong dan membangun kesepahaman antarkekuatan politik.
Berbeda dengan praktik oposisi dalam sistem politik Amerika Serikat, dinamika politik Indonesia kerap memperlihatkan terbentuknya koalisi lintas kekuatan politik setelah pemilihan umum.
Namun, dinamika tersebut tetap membutuhkan pengawasan dan tanggung jawab politik.
Hubungan antarkekuatan politik, menurut substansi pemaparannya, tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pembahasan kemudian berlanjut pada kelembagaan negara dan kekuasaan kehakiman.
Fahri merujuk Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur keberadaan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Ketentuan ini menjadi landasan pengaturan berbagai institusi penegak hukum melalui undang-undang.
Forum tersebut juga berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pencalonan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan, tantangan penerapan asas legalitas di tengah perubahan zaman, dugaan persoalan administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga alasan partai politik yang sebelumnya kalah dalam pemilu memilih bergabung dengan pemerintahan ketimbang menjadi oposisi.
Pertanyaan tersebut datang dari Muh. Afif dari HMI Cabang Palopo, Nabil dari HMI Cabang Pinrang, Agung dari HMI Cabang Maktim, serta peserta lainnya.
Diskusi ini memperlihatkan perhatian kader terhadap persoalan konstitusional dan perkembangan politik nasional.
Menutup pemaparannya, Fahri menekankan pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai orientasi perjuangan dan panggilan intelektual.
Ia mendorong kader HMI untuk terus belajar, memperluas kapasitas, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan kebangsaan.
Menurut Fahri, negara membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menghadirkan jalan keluar.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting dalam forum LK II HMI Cabang Palopo: kader harus mampu mengambil peran sebagai problem solver di tengah kompleksitas persoalan bangsa, bukan sekadar menjadi penonton dalam perjalanan sejarah Indonesia.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
