Catatan kritis atas etika, independensi, dan profesionalitas penuntut umum dalam persidangan perkara dugaan ijazah Jokowi.
Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Persidangan bukan panggung untuk mempertontonkan siapa yang paling kuat berargumentasi, siapa yang paling keras membantah, atau siapa yang paling dekat dengan saksi.
Persidangan adalah ruang untuk menguji kebenaran melalui hukum acara, alat bukti, dan argumentasi yang objektif.
Karena itu, setiap aparat penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum (JPU), dituntut menjaga integritas dan batas profesionalitasnya.
Dalam perkara yang melibatkan Joko Widodo sebagai saksi pelapor dan Roy Suryo serta pihak lainnya sebagai terdakwa, perilaku jaksa selama persidangan patut mendapatkan perhatian dari perspektif etika profesi hukum.
Persoalannya bukan sekadar jaksa mengajukan keberatan terhadap pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Jaksa memang memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan keberatan apabila pertanyaan dianggap tidak relevan, menyesatkan, atau bertentangan dengan hukum acara.
Namun, kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi sikap yang terkesan melindungi saksi dari pengujian kritis.
Di sinilah batas antara menjalankan fungsi penuntutan dan memperlihatkan keberpihakan harus dibedakan secara tegas.
1. Jaksa adalah penuntut umum, bukan pengacara pelapor
Ada prinsip mendasar dalam sistem peradilan pidana: jaksa menjalankan fungsi penuntutan atas nama negara, bukan bertindak sebagai kuasa hukum pribadi pelapor.
Jaksa berkepentingan membuktikan dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah. Akan tetapi, kepentingan tersebut tidak membenarkan tindakan yang mengurangi kesempatan terdakwa untuk menguji keterangan saksi secara proporsional.
Ketika penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi pelapor, jaksa boleh menyampaikan keberatan.
Namun, keberatan harus didasarkan pada alasan hukum, bukan semata-mata karena pertanyaan tersebut berpotensi membuka fakta yang tidak menguntungkan pihak penuntut.
Jika dalam praktik persidangan jaksa tampak lebih sibuk membatasi pertanyaan penasihat hukum daripada memastikan seluruh fakta diuji secara terbuka, maka publik berhak mempertanyakan konsistensi profesionalitasnya.
Pembelaan terhadap kepentingan penuntutan tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap kepentingan personal saksi pelapor.
2. Imparsialitas: ketika sikap jaksa menimbulkan kesan keberpihakan
Imparsialitas merupakan salah satu fondasi penting keadilan. Seorang jaksa harus menjaga objektivitas, baik dalam menilai alat bukti maupun dalam berinteraksi dengan para pihak.
Dalam pemberitaan persidangan 5 November 2026, terjadi perdebatan antara JPU dan penasihat hukum Roy Suryo. Bahkan, persidangan sempat diskors setelah ketegangan meningkat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian diri dan kepatutan dalam menjalankan fungsi penuntutan.
Persoalan etik semakin menarik untuk dicermati ketika muncul informasi mengenai tindakan jaksa berfoto selfie bersama saksi pelapor setelah persidangan.
Jika peristiwa itu benar, tindakan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks keseluruhan perilaku jaksa selama menangani perkara.
Sekali lagi, berfoto bersama saksi tidak otomatis merupakan pelanggaran kode etik. Akan tetapi, ketika seorang jaksa memperlihatkan sikap yang sangat konfrontatif terhadap pihak terdakwa, lalu menampilkan kedekatan personal dengan saksi pelapor, timbul persoalan mengenai penampilan imparsialitas.
Dalam etika peradilan, bukan hanya keberpihakan nyata yang harus dihindari. Penampilan keberpihakan yang secara objektif dapat menggerus kepercayaan publik juga patut diperhatikan.
Jaksa harus menjaga jarak profesional dengan semua pihak, bukan hanya ketika berada di hadapan majelis hakim, tetapi juga setelah persidangan berakhir.
3. Dugaan pemberian kode dan pengarahan jawaban: persoalan serius yang harus dibuktikan
Ada persoalan lain yang jauh lebih serius, yakni dugaan adanya pemberian skrip jawaban atau kode melalui gerakan mata kepada saksi pelapor ketika memberikan keterangan.
Jika benar terjadi, persoalan ini tidak lagi sebatas masalah kepatutan atau etika pergaulan. Hal tersebut menyentuh integritas proses pembuktian.
Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui, dialami, dilihat, dan didengarnya sendiri. Keterangan saksi harus lahir secara bebas, bukan diarahkan untuk memenuhi konstruksi pembuktian yang telah disiapkan pihak tertentu.
Jaksa boleh mempersiapkan saksi dalam arti menjelaskan prosedur persidangan, mengingatkan kewajiban memberikan keterangan yang benar, serta memastikan saksi memahami pertanyaan.
Namun, persiapan tersebut berbeda secara mendasar dari mengarahkan substansi jawaban atau memberikan isyarat agar saksi menyampaikan jawaban tertentu.
Karena itu, dugaan pemberian skrip dan kode mata harus diperiksa secara objektif melalui rekaman persidangan, urutan pertanyaan dan jawaban, gerak-gerik yang terlihat, serta keterangan pihak yang menyaksikannya.
Tidak boleh langsung disimpulkan sebagai manipulasi kesaksian tanpa pembuktian. Tetapi juga tidak boleh diabaikan apabila terdapat indikasi yang dapat diverifikasi.
Sebab, apabila keterangan saksi telah dipengaruhi atau diarahkan, independensi pembuktian dan kejujuran proses peradilan dapat dipertanyakan.
4. Independensi jaksa: bebas dari kepentingan personal dan pengaruh kekuasaan
Dalam perkara yang melibatkan seorang mantan presiden, prinsip independensi penuntut umum menjadi sangat penting.
Perkara hukum tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, jabatan politik, popularitas, ataupun kedekatan personal pihak yang terlibat.
Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa memberikan landasan penting mengenai profesionalitas, integritas, dan kemandirian jaksa.
Pasal 8 huruf d menekankan bahwa jaksa harus melaksanakan tugas secara profesional dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan individu atau kelompok, serta tekanan lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
Ketentuan ini harus dipahami secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
Independensi tidak cukup dibuktikan dengan pernyataan bahwa jaksa tidak menerima intervensi. Independensi juga harus tercermin dalam perilaku profesional ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pengaruh politik, sosial, maupun kekuasaan.
Tidak boleh ada kesan bahwa status saksi pelapor membuat seseorang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses pembuktian.
Di hadapan hukum, setiap saksi harus dapat diuji keterangannya secara adil dan setiap terdakwa harus memperoleh hak pembelaan secara proporsional.
5. Standar ganda dalam ruang peradilan?
Pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah standar kepatutan dan pengendalian diri yang diterapkan kepada penasihat hukum juga diterapkan secara konsisten kepada jaksa?
Ketika penasihat hukum dianggap terlalu keras, hakim dapat memberikan teguran. Demikian pula, ketika jaksa menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan kepatutan profesi, perilaku tersebut juga harus dapat dievaluasi.
Tidak boleh ada anggapan bahwa karena jaksa mewakili negara, tindakannya otomatis benar atau kebal dari kritik.
Kewenangan penuntutan justru membawa tanggung jawab etik yang lebih besar. Jaksa memiliki kekuasaan untuk membawa seseorang ke hadapan pengadilan dan meminta pertanggungjawaban pidana. Kekuasaan sebesar itu harus disertai pengawasan dan integritas yang kuat.
Kritik terhadap jaksa bukanlah serangan terhadap institusi Kejaksaan. Sebaliknya, kritik yang didasarkan pada prinsip hukum merupakan bagian dari kontrol publik agar institusi penegak hukum tetap berada dalam koridor konstitusional.
6. Keadilan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi harus terlihat adil
Ada adagium hukum yang sangat relevan:
Justice must not only be done, but must also be seen to be done.
Keadilan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus tampak dilaksanakan secara adil.
Dalam konteks ini, publik tidak sedang meminta jaksa membela terdakwa. Publik juga tidak sedang meminta jaksa berpihak kepada penasihat hukum.
Yang dituntut adalah konsistensi profesionalitas, objektivitas, dan independensi.
Jaksa boleh tegas, tetapi tidak boleh intimidatif. Jaksa boleh mengajukan keberatan, tetapi tidak boleh menghalangi pengujian saksi secara sah.
Jaksa boleh mempersiapkan saksi secara prosedural, tetapi tidak boleh mengarahkan substansi kesaksiannya.
Dan yang paling penting, jaksa harus mampu menjaga jarak profesional dengan saksi pelapor, sekalipun saksi tersebut merupakan tokoh publik yang memiliki kedudukan dan pengaruh besar.
7. Kejaksaan perlu membuka ruang pemeriksaan etik
Jika terdapat rekaman atau bukti yang memperlihatkan dugaan pengarahan jawaban, pemberian kode kepada saksi, atau perilaku yang menimbulkan kesan keberpihakan, persoalan ini layak disampaikan kepada bidang pengawasan Kejaksaan.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada beberapa hal:
1. Menilai keseluruhan perilaku JPU selama persidangan, termasuk konsistensi dalam memberikan kesempatan kepada kedua pihak.
2. Memeriksa dugaan pemberian isyarat atau pengarahan jawaban kepada saksi berdasarkan rekaman persidangan.
3. Mengklarifikasi konteks dan tujuan interaksi JPU dengan saksi pelapor setelah persidangan, termasuk foto selfie yang dimaksud.
4. Memastikan tidak terdapat komunikasi atau hubungan personal yang menimbulkan konflik kepentingan.
5. Menilai apakah tindakan tersebut bertentangan dengan kode perilaku dan prinsip independensi penuntutan.
Pemeriksaan semacam ini bukan untuk menghakimi jaksa melalui opini publik, melainkan memastikan bahwa kewenangan penuntutan dijalankan dengan standar etik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup: Jaksa harus berdiri di atas hukum, bukan di belakang kepentingan pihak tertentu
Perkara yang melibatkan Jokowi dan Roy Suryo seharusnya menjadi ujian bagi integritas seluruh aparat penegak hukum. Besarnya perhatian publik tidak boleh membuat proses peradilan kehilangan objektivitas.
Jaksa tidak boleh menjadikan ruang sidang sebagai arena untuk memenangkan pertarungan personal dengan penasihat hukum terdakwa. Jaksa juga tidak boleh membangun kesan bahwa saksi pelapor merupakan pihak yang harus dilindungi dari pertanyaan kritis.
Apabila dugaan pengarahan jawaban dan pemberian kode kepada saksi benar-benar terbukti, persoalannya jauh lebih mendasar daripada sekadar pelanggaran kepatutan. Itu menyangkut integritas pembuktian dan kepercayaan terhadap proses peradilan.
Kita tidak sedang menuntut jaksa berpihak kepada terdakwa. Kita sedang menuntut agar jaksa tidak kehilangan jarak profesional dengan pelapor.
Sebab, jaksa bukan milik pelapor, bukan milik terdakwa, bukan pula milik kekuasaan. Jaksa adalah aparat penegak hukum yang kewenangannya harus tunduk pada hukum, etika, dan keadilan.
Ketika publik mulai mempertanyakan apakah seorang jaksa sedang menjalankan fungsi penuntutan atau justru terlihat menjadi bagian dari kepentingan salah satu pihak, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang jaksa, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan itu sendiri.
Dan kepercayaan terhadap hukum tidak dibangun melalui kekuasaan, melainkan melalui integritas yang dapat dilihat, diuji, dan dipertanggungjawabkan.
Sidenreng Rappang—08 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
