Membaca Kooptasi Politik, Instrumentalisasi Hukum, dan Polarisasi Umat Islam dalam Demokrasi Indonesia 2014–2024
Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Ada satu metafora politik yang menarik untuk membaca relasi kekuasaan dan umat Islam pada era pemerintahan Joko Widodo, yakni politik belah bambu. Satu sisi diangkat, sementara sisi lainnya ditekan.
Dalam konteks politik Islam Indonesia, metafora ini menggambarkan dugaan adanya perbedaan perlakuan negara terhadap kelompok Islam berdasarkan kedekatan dan posisi politik mereka terhadap kekuasaan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Jokowi dekat dengan organisasi Islam tertentu atau berjarak dengan organisasi lainnya.
Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah negara telah memperlakukan seluruh kelompok Islam secara adil, setara, dan konstitusional, tanpa menjadikan dukungan politik sebagai ukuran penerimaan dan kritik sebagai alasan kecurigaan.
Kooptasi Elite dan Pengelolaan Dukungan Politik
Selama dua periode pemerintahannya, Jokowi membangun hubungan politik dengan berbagai organisasi dan tokoh Islam.
Penunjukan KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden pada periode kedua menjadi salah satu gambaran penting bagaimana representasi tokoh agama masuk ke dalam konfigurasi kekuasaan.
Di sisi lain, hubungan pemerintah dengan kelompok Islam yang kritis tidak selalu berjalan harmonis. Ketegangan politik dengan sejumlah kelompok oposisi Islam menjadi bagian dari dinamika demokrasi pada masa tersebut.
Di sinilah konsep kooptasi politik menjadi relevan untuk dibicarakan. Kooptasi bukan sekadar mengajak tokoh agama masuk ke dalam pemerintahan, melainkan juga dapat menjadi mekanisme untuk mengintegrasikan kekuatan sosial ke dalam kepentingan kekuasaan.
Ketika elite agama memperoleh ruang dan akses politik, sementara kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan menghadapi berbagai pembatasan, muncul pertanyaan tentang batas antara kemitraan politik dan pengendalian kekuatan sosial.
Pembubaran HTI dan FPI: Ujian Konsistensi Demokrasi
Dua peristiwa penting yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan ini adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 dan pelarangan aktivitas serta penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI) pada 2020.
Pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk mengambil tindakan terhadap kedua organisasi tersebut. Pemerintah tentu memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, konstitusi, dan keamanan negara.
Namun, dalam negara demokrasi, tujuan pemerintah tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjamin kebebasan berserikat, berekspresi, dan memperoleh perlindungan hukum.
Pertanyaan kritisnya adalah: apakah mekanisme pembatasan organisasi telah memenuhi prinsip due process of law? Apakah standar yang sama juga berlaku terhadap organisasi atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan?
Pertanyaan tersebut penting karena hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen politik untuk mengamankan kekuasaan. Hukum harus berdiri di atas prinsip kesetaraan, bukan kedekatan.
Moderasi Beragama: Agenda Kebangsaan atau Potensi Instrumen Politik?
Pemerintahan Jokowi juga menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu agenda penting kebijakan nasional.
Secara konseptual, moderasi beragama merupakan gagasan yang positif apabila dimaknai sebagai upaya membangun toleransi, menghormati perbedaan, dan mencegah kekerasan atas nama agama.
Akan tetapi, persoalan muncul ketika dikotomi moderat dan radikal digunakan secara tidak proporsional untuk menilai kelompok keagamaan.
Seseorang yang kritis terhadap pemerintah tidak otomatis radikal. Organisasi yang berbeda pandangan politik dengan penguasa tidak otomatis menjadi ancaman bagi negara.
Demikian pula, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat disamakan dengan penolakan terhadap Pancasila dan konstitusi.
Demokrasi justru membutuhkan oposisi, termasuk oposisi yang memiliki basis keagamaan, selama tetap berada dalam koridor hukum.
Jangan sampai moderasi beragama kehilangan substansinya dan berubah menjadi moderasi kekuasaan, yakni sebuah keadaan ketika keberagamaan dianggap ideal hanya apabila tidak mengganggu kenyamanan politik penguasa.
Politik Identitas dan Polarisasi Umat
Salah satu persoalan yang menonjol dalam politik Indonesia pada era Jokowi adalah menguatnya polarisasi identitas.
Kontestasi politik 2017 dan 2019 memperlihatkan bagaimana identitas agama menjadi bagian penting dalam mobilisasi politik. Umat Islam tidak berada dalam satu barisan politik.
Ada yang mendukung pemerintah, ada yang menjadi oposisi, dan ada pula yang mengambil posisi kritis tanpa harus berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.
Perbedaan tersebut merupakan realitas demokrasi.
Namun, apabila perbedaan pilihan politik kemudian berkembang menjadi pembelahan sosial antara kelompok yang dianggap toleran dan kelompok yang dicurigai intoleran, maka ruang dialog menjadi semakin sempit.
Umat Islam seharusnya tidak dipaksa memilih antara menjadi bagian dari kekuasaan atau dicurigai sebagai lawan negara.
Islam memiliki keragaman pandangan, organisasi, tradisi, dan orientasi politik. Keragaman itu harus dilindungi, bukan dikelola melalui politik ketakutan dan stigma.
Negara Tidak Boleh Memiliki Standar Ganda
Kritik paling mendasar terhadap praktik politik belah bambu bukanlah persoalan siapa yang dirangkul dan siapa yang tidak dirangkul oleh presiden. Presiden tentu memiliki hak membangun komunikasi dan koalisi politik.
Akan tetapi, negara tidak boleh memperlakukan warga negara berdasarkan loyalitas politik.
Ada beberapa prinsip yang harus menjadi ukuran:
1. Kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perbedaan penegakan hukum karena seseorang merupakan pendukung atau pengkritik pemerintah.
2. Kebebasan berserikat. Organisasi Islam memiliki hak konstitusional untuk hidup dan berkembang sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
3. Kebebasan berpendapat. Kritik terhadap presiden, pemerintah, dan kebijakan negara merupakan bagian dari demokrasi.
4. Independensi penegakan hukum. Aparat tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan politik kelompok tertentu.
5. Non-diskriminasi. Negara wajib memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama yang berbeda orientasi politik.
Penutup: Islam Bukan Alat Legitimasi Kekuasaan
Pada akhirnya, politik belah bambu dalam relasi Jokowi dan umat Islam merupakan sebuah perspektif kritis yang perlu diuji melalui rekam jejak kebijakan, tindakan aparat, dan konsistensi penegakan hukum selama 2014–2024.
Kita tidak sedang memperdebatkan apakah pemerintah berhak menjalin hubungan dengan organisasi Islam tertentu. Kita juga tidak sedang membenarkan setiap tindakan organisasi yang mengatasnamakan agama.
Yang sedang dipersoalkan adalah prinsip keadilan dalam negara hukum.
Jangan sampai organisasi yang mendukung pemerintah memperoleh ruang istimewa, sementara organisasi yang kritis justru diperlakukan sebagai ancaman.
Jangan sampai tokoh agama menjadi penting ketika dibutuhkan untuk legitimasi politik, tetapi suara kritis umat dianggap sebagai gangguan stabilitas.
Islam bukan instrumen legitimasi kekuasaan. Ulama bukan sekadar pelengkap konfigurasi politik. Dan umat Islam bukan massa yang hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak ulama berhasil dirangkul oleh presiden, tetapi dari seberapa kuat negara melindungi hak kelompok yang berbeda pandangan dengan presiden.
Sebab, dalam negara hukum, loyalitas kepada penguasa bukanlah syarat untuk memperoleh keadilan. Kritik bukan pengkhianatan, oposisi bukan pemberontakan, dan perbedaan pandangan bukan ancaman terhadap persatuan bangsa.
Jika negara hanya nyaman dengan kelompok yang mendukungnya, tetapi gelisah menghadapi kelompok yang mengkritiknya, maka persoalan yang harus diperiksa bukan semata-mata sikap umat Islam, melainkan kualitas demokrasi dan komitmen kekuasaan terhadap konstitusi.
Catatan: Esai ini merupakan analisis politik kritis atas periode pemerintahan Jokowi 2014–2024. Istilah politik belah bambu digunakan sebagai metafora analitis, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai adanya kebijakan diskriminatif yang telah terbukti secara menyeluruh.
Sidenreng Rappang—09 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
