INSAN.NEWS || Palopo—Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di kantor Perumda Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo.
HMI meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang diduga memerintahkan atau membiarkan kekerasan, dimintai pertanggungjawaban hukum.
Desakan tersebut disampaikan Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Dekal, Jumat (6/11). Ia mengecam tindakan kekerasan yang diduga dilakukan sejumlah oknum pegawai perusahaan daerah tersebut terhadap mahasiswa dan masyarakat.
Menurut Ardi, tindakan represif terhadap penyampai aspirasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berpendapat.
Terlebih, peristiwa itu terjadi di lingkungan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan jeritan rakyat Kota Palopo yang selama ini menghadapi persoalan layanan air bersih. Sangat ironis ketika institusi pelayanan publik yang dibiayai uang rakyat justru merespons kritik dengan tindakan kekerasan,” ujar Ardi.
Ia menilai, dugaan kekerasan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perselisihan biasa. HMI juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan maupun keterlibatan pihak lain di balik insiden tersebut.
Ardi menduga pola tindakan sejumlah oknum di lapangan mengindikasikan kemungkinan adanya pembiaran atau pengondisian dari internal manajemen Perumda Tirta Mangkaluku.
Namun, dugaan tersebut, menurutnya, perlu diuji melalui penyelidikan dan pembuktian hukum.
“Kami menilai aksi pemukulan dan pengeroyokan ini perlu didalami secara serius. Aparat harus menelusuri apakah tindakan tersebut murni terjadi secara spontan atau terdapat pihak yang mengarahkan maupun membiarkannya,” katanya.
Atas kejadian itu, HMI Cabang Palopo mendesak Kapolres Palopo beserta jajarannya segera mengidentifikasi para terduga pelaku, mengumpulkan bukti, serta memproses setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
HMI juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan instruksi ataupun memiliki tanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut.
“Aksi kekerasan di lingkungan instansi pelayanan publik tidak boleh dianggap sebagai perselisihan biasa. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang,” tegas Ardi.
Selain mendesak proses hukum, HMI meminta Wali Kota Palopo dan DPRD Kota Palopo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Perumda Tirta Mangkaluku.
Ardi menilai, evaluasi diperlukan untuk memastikan perusahaan daerah tersebut tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional, sekaligus bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan kerjanya.
“Kami mendesak Wali Kota Palopo dan DPRD Kota Palopo mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi jajaran manajemen serta memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan,” ujarnya.
HMI Cabang Palopo juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan perkara berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik maupun penegakan hukum.
Ardi menyatakan, pihaknya siap membangun konsolidasi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat apabila penanganan kasus tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Jika proses hukum terkesan lambat dan tidak ada tindakan tegas terhadap para pelaku, HMI Cabang Palopo bersama elemen mahasiswa dan masyarakat siap melakukan konsolidasi dan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar,” katanya.
Ia menegaskan, HMI akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Palopo.
“Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Kota Palopo,” tandasnya.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
