INSAN.NEWS || Maros—Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Dr. Buhari Fakkah, menyoroti bahaya sakralisasi suara mayoritas dalam demokrasi modern saat menjadi narasumber pada forum Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros di Wisma Afiat, Jalan Poros Daya–Maros, Sabtu (23/5/2026).
Dalam materi bertajuk “Demokrasi Deliberatif dan Keadaban Teologis: Kritik Epistemik atas Moralitas Suara Rakyat–Suara Tuhan”, Buhari Fakkah mengkritik penggunaan slogan vox populi vox dei atau “suara rakyat adalah suara Tuhan” yang kerap dipakai untuk melegitimasi keputusan politik mayoritas tanpa ruang kritik moral dan rasionalitas publik.
Menurutnya, demokrasi memang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi politik, tetapi legitimasi prosedural tidak otomatis melahirkan kebenaran moral.
Ia menilai bahwa ketika suara mayoritas diperlakukan sebagai kehendak ilahi, demokrasi berpotensi berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan yang menutup ruang refleksi etis dan keadilan sosial.
“Mayoritas tidak selalu identik dengan kebenaran. Demokrasi harus dibangun di atas rasionalitas, keadilan, dan kesadaran moral, bukan sekadar angka dan dominasi suara,” ujar Buhari Fakkah di hadapan peserta LK II Nasional.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif demokrasi deliberatif, legitimasi politik lahir dari proses dialog yang terbuka, argumentatif, dan bebas dari dominasi.
Karena itu, keputusan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada publik, bukan hanya karena didukung jumlah pemilih yang lebih besar.
Buhari juga mengaitkan konsep tersebut dengan perspektif teologi Islam melalui prinsip syura atau musyawarah.
Menurutnya, Islam mengakui partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak membenarkan absolutisasi suara mayoritas apabila bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.
“Dalam Islam, kedaulatan manusia bersifat relatif. Mayoritas tetap memiliki keterbatasan moral dan epistemik. Karena itu, keputusan politik harus tunduk pada prinsip keadilan, bukan pada fanatisme kelompok,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahaya tyranny of the majority atau tirani mayoritas sebagaimana dikemukakan Alexis de Tocqueville.
Menurutnya, populisme religius sering mencampur klaim numerik dengan klaim teologis sehingga melahirkan legitimasi quasi-sakral yang berbahaya bagi demokrasi dan keberagaman.
“Ketika mayoritas merasa dirinya paling benar secara ilahi, di situlah demokrasi kehilangan keadaban. Demokrasi harus rendah hati dan terbuka terhadap koreksi moral,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan peserta mengenai relasi agama, demokrasi, dan politik identitas di Indonesia.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi intelektual bagi kader HMI untuk memahami bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu dan suara mayoritas, tetapi juga menyangkut etika publik, perlindungan minoritas, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
