Oleh: Dr. Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, dalam praktik demokrasi modern, muncul pertanyaan mendasar: apakah setiap warga negara benar-benar memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik?
Secara normatif jawabannya adalah ya. Akan tetapi, secara empiris, biaya politik yang terus meningkat telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kualitas demokrasi.
Pemilu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kampanye, alat peraga, konsolidasi organisasi, mobilisasi saksi, hingga penggunaan media massa dan media sosial memerlukan biaya besar.
Dalam kondisi demikian, kandidat yang memiliki akses terhadap sumber pembiayaan umumnya berada pada posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan kandidat yang hanya mengandalkan kapasitas intelektual dan rekam jejak. Akibatnya, kompetisi politik berisiko bergeser dari adu gagasan menjadi adu sumber daya.
Ilmu politik mengenal fenomena ini sebagai pengaruh oligarki dalam demokrasi, yakni ketika kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses politik dan kebijakan publik.
Pengaruh tersebut tidak selalu berarti adanya pelanggaran hukum, tetapi dapat membentuk insentif dan kedekatan yang memengaruhi arah pengambilan keputusan.
Dalam situasi seperti ini, kepentingan publik dapat bersaing dengan kepentingan kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap pusat kekuasaan.
Di sinilah demokrasi menghadapi ujian sesungguhnya. Ketika biaya untuk memenangkan pemilu sangat tinggi, muncul kekhawatiran bahwa jabatan publik dipandang sebagai investasi politik yang harus menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk pengaruh, akses, maupun manfaat ekonomi.
Tidak semua pejabat bertindak demikian, tetapi tingginya biaya politik menciptakan risiko dan insentif yang patut diwaspadai.
Kondisi tersebut juga berdampak pada kualitas legislasi. Perdebatan mengenai substansi kebijakan dapat tersisih oleh kalkulasi politik jangka pendek.
Isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, riset, lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia sering kali harus bersaing dengan kepentingan elektoral yang lebih cepat menghasilkan keuntungan politik.
Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemilu yang bebas dan jujur, tetapi juga memerlukan sistem yang menjaga agar kekuatan modal tidak mendominasi proses politik.
Transparansi pendanaan politik, akuntabilitas pejabat publik, penguatan lembaga pengawas, serta partisipasi masyarakat sipil menjadi prasyarat penting agar demokrasi tidak kehilangan substansinya.
Jika demokrasi terus bergerak menuju politik berbiaya tinggi tanpa pembenahan, maka yang berisiko melemah bukan hanya kualitas pemerintahan, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri.
Ketika rakyat mulai meyakini bahwa kekuasaan lebih ditentukan oleh modal daripada gagasan, demokrasi menghadapi tantangan legitimasi yang serius.
Pada titik itulah, cita-cita kedaulatan rakyat harus terus diperjuangkan agar tidak berubah menjadi sekadar slogan dalam teks konstitusi.
Sidenreng Rappang—05 Agustus 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
