News

Dugaan Intervensi Pengadaan Buku Sekolah 2027 di Gowa Mencuat, Kabid dan Ketua MKKS Disorot

Dugaan Intervensi Pengadaan Buku
Ilustrasi pengadaan buku pendidikan di sekolah. Dugaan intervensi terhadap pembelanjaan buku sekolah tahun anggaran 2027 di Kabupaten Gowa, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist.

INSAN.NEWS || Gowa—Rencana pembelanjaan buku sekolah untuk tahun anggaran 2027 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah muncul dugaan intervensi terhadap sekolah dalam menentukan penerbit dan penyedia buku.

Dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) kini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan independensi pengadaan buku pendidikan.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan pengarahan kepada sejumlah sekolah agar memilih penyedia atau penerbit tertentu.

Selain itu, muncul pula dugaan permintaan sejumlah uang kepada penerbit maupun penyedia buku oleh oknum yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pejabat kepala bidang (Kabid) dan Ketua MKKS.

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

FEBI IAIN Parepare Gelar ACTIVA 2026, Siapkan Calon Akuntan Hadapi Tantangan Era Kecerdasan Buatan

Terlebih, sekolah semestinya memiliki keleluasaan menentukan kebutuhan bahan ajar berdasarkan kualitas, kesesuaian kurikulum, serta ketentuan yang berlaku.

Sorotan lain mengarah pada dugaan rekomendasi terhadap buku yang disebut belum memenuhi persyaratan penilaian sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan.

Salah satu penerbit yang disebut dalam informasi tersebut adalah penerbit berinisial Erl.

Dalam informasi yang beredar, terdapat pula dugaan hubungan keluarga antara salah satu karyawan penerbit tersebut dan pengurus MKKS SMP di Kabupaten Gowa.

Hubungan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, terutama jika penerbit yang bersangkutan memperoleh rekomendasi atau akses pembelanjaan di sekolah.

SKTM Rp2,379 Miliar Atas Nama AH, Pegadaian Didesak Buka Peran Pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang

Namun, dugaan hubungan keluarga maupun rekomendasi terhadap penerbit tertentu belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.

Hal itu perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen, proses penilaian buku, mekanisme rekomendasi, serta alur pengambilan keputusan pembelanjaan di masing-masing sekolah.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah apakah buku-buku yang direkomendasikan telah memenuhi persyaratan penilaian dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI), apabila memang dipersyaratkan untuk jenis buku tersebut.

Selain itu, perlu dipastikan apakah rekomendasi yang diberikan bersifat informatif atau justru mengarah pada kewajiban memilih penerbit tertentu.

Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

Aktivis Pertanyakan Penilaian MCSP KPK terhadap Kota Sorong, Fardi: Jangan Sampai Anggaran Negara Sia-sia

Munculnya sejumlah dugaan tersebut mendorong perlunya pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, serta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).

Lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum diharapkan menelusuri informasi tersebut secara objektif, mulai dari dugaan permintaan uang, kemungkinan intervensi terhadap sekolah, hingga legalitas rekomendasi buku yang akan dibelanjakan menggunakan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah terdapat konflik kepentingan dalam proses penentuan penyedia, serta apakah mekanisme pembelanjaan telah sesuai dengan regulasi pengadaan dan tata kelola anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan pada dasarnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Karena itu, proses pembelanjaannya tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, relasi keluarga, ataupun tekanan dari pihak yang memiliki kewenangan.

Publik kini menunggu klarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, pihak MKKS, serta penerbit yang disebut dalam informasi tersebut.

Penjelasan dari seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan tudingan tanpa pembuktian.

Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara terbuka.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadaan buku sekolah bukan ruang bagi praktik monopoli pengaruh. Transparansi harus dijaga, sekolah harus bebas dari intervensi yang tidak semestinya, dan setiap rupiah anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda

‎Follow Berita InsanNews di Google News

× Advertisement
× Advertisement