News

SKTM Rp2,379 Miliar Atas Nama AH, Pegadaian Didesak Buka Peran Pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang

SKTM
Gedung PT Pegadaian. Dokumen SKTM senilai Rp2,379 miliar dalam perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit di wilayah Makassar memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan internal perusahaan. Rabu (18/11/2026). Foto: Ist.

INSAN.NEWS || Makassar—Dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) senilai Rp2,379 miliar dalam perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit di lingkungan PT Pegadaian wilayah Makassar memunculkan pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab dan efektivitas pengawasan internal perusahaan.

Persoalan ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial AH, yang tercatat sebagai Kepala Unit/Person Grade 9 UPC Baddoka, menyampaikan keberatan atas penetapan tanggung jawab yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada dirinya, tetapi juga menelusuri seluruh proses dan kewenangan yang berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut.

Keberatan AH terutama menyangkut audit yang berlangsung pada Juli 2026. Ia menilai pemeriksaan itu perlu ditinjau kembali secara menyeluruh untuk memastikan apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi, persetujuan, pencairan, dan pengawasan telah diperiksa secara proporsional.

Desakan audit kolektif juga disampaikan suami AH. Ia meminta Pimpinan Wilayah (Pimwil), Pimpinan Cabang, dan lembaga berwenang menelusuri mekanisme kerja perusahaan dari tingkat unit hingga wilayah.

Aktivis Pertanyakan Penilaian MCSP KPK terhadap Kota Sorong, Fardi: Jangan Sampai Anggaran Negara Sia-sia

“Jangan jadikan istri saya sebagai korban pesakitan dan menanggung sendiri akibat dugaan yang dilakukan oleh korporat Pegadaian pada tingkat cabang dan unit. Tolong diaudit secara kolektif oleh pimpinan wilayah dan lembaga yang berwenang,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Selasa, 17 November 2026.

Menurut dia, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada nama yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.

Peran masing-masing pejabat yang mempunyai kewenangan dalam proses pemberian fasilitas kredit juga perlu diperiksa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.

SKTM Rp2,379 Miliar dan Rincian Pengembalian

Berdasarkan dokumen SKTM tertanggal 4 Juni 2026 yang diperoleh redaksi, terdapat uraian dugaan pelanggaran prosedur di UPC Baddoka/CP Daya yang disebut mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2.379.000.000.

Semut Hitam Indonesia Siap Kawal Ahmad Zulfikar Rebut Kursi Ketua Umum PB HMI

Dokumen itu memuat pernyataan tanggung jawab atas nilai tersebut beserta komitmen pengembalian secara bertahap.

Rinciannya, pembayaran pertama sebesar Rp60,1 juta pada 4 Juni 2026 dengan keterangan bukti pembayaran melalui kas CP Daya. Selanjutnya Rp100 juta pada 8 Juni 2026 dan Rp200 juta pada 17 Juni 2026.

Adapun sisa kewajiban sebesar Rp2.018.900.000 dijadwalkan dibayarkan pada 23 Juni 2026.

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp2,379 miliar.

Namun, dokumen itu belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana penetapan tanggung jawab dilakukan, siapa yang melakukan pemeriksaan, serta bagaimana kewenangan setiap jenjang organisasi diperhitungkan.

LK II HMI Palopo Ditutup, 37 Kader Dikukuhkan sebagai Alumni Wijja Sawerigading

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan 16 fasilitas kredit. Prosesnya perlu ditelusuri mulai dari pengajuan, verifikasi persyaratan, persetujuan, pencairan hingga pengawasan dan evaluasi.

Dua Kendaraan Diserahkan, Bagaimana Status Asetnya?

SKTM juga mencantumkan dua kendaraan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban, yakni mobil Suzuki Jimny tahun 2014 bernomor polisi DD 1980 XW beserta BPKB asli dan sepeda motor Honda CRF tahun 2024 bernomor polisi DD 2982 XCS berikut BPKB asli.

Berdasarkan bukti penyerahan yang dimiliki redaksi, kedua kendaraan tersebut telah diserahkan sesuai komitmen dalam dokumen.

SKTM menyebut kendaraan dapat dijual apabila sisa kewajiban tidak dibayarkan sesuai kesepakatan. Hasil penjualan nantinya digunakan untuk mengganti kerugian perusahaan.

Namun, status pengelolaan kedua aset tersebut masih membutuhkan penjelasan. Apakah kendaraan telah tercatat sebagai aset yang diterima perusahaan? Apakah sudah dijual? Jika sudah, berapa hasil penjualannya dan bagaimana nilai tersebut diperhitungkan dalam administrasi kewajiban?

Pegadaian perlu membuka informasi mengenai status kedua kendaraan tersebut agar perhitungan pertanggungjawaban dapat ditelusuri secara transparan.

Peran Pimwil dan Pimpinan Cabang Ikut Dipertanyakan

Persoalan 16 fasilitas kredit tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan pada jenjang pimpinan.

Pimpinan Cabang perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembinaan dan pengendalian operasional unit yang berada di bawah koordinasinya.

Sementara itu, Pimwil perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap cabang dijalankan.

Ada sejumlah aspek yang perlu diperiksa, antara lain siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan, bagaimana proses pencairan berlangsung, dan apakah mekanisme pengendalian internal telah berjalan sesuai ketentuan perusahaan.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa Pimwil atau Pimpinan Cabang melakukan pelanggaran. Namun, pemeriksaan yang menyangkut banyak fasilitas kredit semestinya menelusuri seluruh mata rantai kewenangan sesuai bukti dan tanggung jawab masing-masing.

Karena itu, desakan audit kolektif yang disampaikan keluarga AH menjadi bagian dari tuntutan transparansi terhadap mekanisme pengawasan perusahaan.

Selisih Rp63,246 Juta Perlu Dijelaskan

Persoalan lain muncul dari perbedaan angka kerugian dalam dokumen yang beredar.

SKTM mencantumkan nilai Rp2.379.000.000. Sementara itu, sejumlah pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit menyebut angka Rp2.315.754.000.

Terdapat selisih Rp63.246.000.

Perbedaan tersebut membutuhkan penjelasan dari pihak perusahaan maupun aparat penegak hukum. Apakah selisih berasal dari perbedaan komponen penghitungan, hasil audit internal, atau perkembangan pemeriksaan perkara?

Kejelasan mengenai angka tersebut penting agar nilai kewajiban dalam dokumen administratif tidak serta-merta disamakan dengan nilai kerugian yang digunakan dalam proses hukum.

Pegadaian Mengaku Menghormati Proses Kejaksaan

Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, redaksi telah menghubungi Humas Pegadaian wilayah, Haerul.

Melalui pesan tertulis, Haerul menyampaikan bahwa perkara tersebut telah ditangani Kejaksaan dan sedang dalam proses hukum.

“Untuk itu, kami dari Pegadaian menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” demikian keterangan Haerul, Selasa (17/11).

Redaksi juga meminta wawancara langsung untuk mengonfirmasi sejumlah hal, mulai dari dasar penerbitan SKTM, mekanisme audit, status pengembalian dana, penyerahan kendaraan, hingga fungsi pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban substantif atas pertanyaan tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Pimpinan Cabang Daya dan Pimpinan Wilayah Pegadaian juga telah dilakukan melalui pesan serta panggilan telepon. Berdasarkan catatan komunikasi redaksi, keduanya belum memberikan tanggapan.

Perspektif Hukum: Kerugian Korporasi Bukan Otomatis Tindak Pidana

Persoalan ini juga perlu dilihat dari perspektif hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana.

Prinsip ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan tertentu.

Namun, prinsip tersebut tidak dapat digunakan untuk menghalangi proses pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.

Demikian pula prinsip Business Judgment Rule yang dikenal dalam tata kelola perusahaan.

Prinsip ini berkaitan dengan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil berdasarkan iktikad baik, kehati-hatian, kepentingan perusahaan, serta tanpa benturan kepentingan yang tidak semestinya.

Artinya, kerugian perusahaan tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Sebaliknya, prinsip tersebut juga tidak memberikan kekebalan kepada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.

Perkembangan regulasi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan perubahan berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 juga perlu menjadi rujukan dalam menilai persoalan tersebut.

Karena itu, penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada fakta, kewenangan, proses pengambilan keputusan, serta alat bukti yang sah.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Kejati Sulsel Belum Memberikan Penjelasan Teknis

Redaksi turut menghubungi Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk meminta keterangan mengenai perkara tersebut.

Dalam komunikasi itu, yang bersangkutan menyampaikan sedang berada di Jakarta untuk menjalani pendidikan sehingga belum menguasai secara langsung materi perkara.

Ia menyarankan agar pertanyaan teknis diarahkan kepada pihak yang menangani perkara dan menyampaikan kesediaan membantu koordinasi permintaan kontak penyidik.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari tim penyidik mengenai hubungan dokumen SKTM dengan konstruksi perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit tersebut.

Pegadaian Diminta Membuka Rantai Pertanggungjawaban

Persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Apakah audit telah memeriksa seluruh tahapan penyaluran 16 fasilitas kredit? Siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan? Bagaimana pengawasan Pimpinan Cabang terhadap unit dan evaluasi Pimwil terhadap cabang dijalankan?

Bagaimana status pengembalian dana dan pertanggungjawaban dua kendaraan yang telah diserahkan? Apakah penetapan tanggung jawab dalam SKTM telah mempertimbangkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya mengalihkan tanggung jawab AH kepada pihak lain.

Sebaliknya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar pertanggungjawaban ditetapkan berdasarkan fakta dan peran masing-masing.

AH berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan tanggung jawab terhadap dirinya.

Pada saat yang sama, Pegadaian berkepentingan memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian internal berjalan secara akuntabel.

Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Keberadaan SKTM tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana korupsi ataupun menentukan kesalahan pidana seseorang.

Redaksi membuka ruang bagi AH, Pimpinan Cabang, Pimwil, manajemen Pegadaian, dan Kejaksaan untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menunjukkan siapa yang menandatangani dokumen pertanggungjawaban.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana kerugian itu terjadi, siapa yang mengambil keputusan, dan sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan.

Tim Redaksi

INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda

‎Follow Berita InsanNews di Google News

× Advertisement
× Advertisement