INSAN.NEWS || Bulukumba—Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Bulukumba Institute menyatakan dukungan terhadap langkah inovatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam membenahi layanan administrasi kependudukan.
Namun, dukungan itu disertai catatan kritis: sosialisasi kebijakan dinilai belum berjalan optimal.
Direktur Bulukumba Institute, L. Satyawarman, menilai pembaruan yang dilakukan Dukcapil merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap aturan baru.
“Secara arah, kebijakan Dukcapil sudah tepat. Tapi pemerintah harus memastikan masyarakat memahami perubahan tersebut sebelum diterapkan secara luas,” kata Satyawarman, dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait sejumlah aturan baru di sektor administrasi kependudukan. Menurut dia, kondisi itu menjadi sinyal bahwa proses sosialisasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
“Sosialisasi harus masif, terencana, dan tepat sasaran. Kalau tidak, kebijakan yang baik justru bisa menimbulkan kebingungan di lapangan,” ujarnya.
Bulukumba Institute, lanjut Satyawarman, menyatakan siap mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Lembaga ini membuka diri untuk terlibat dalam penyebarluasan informasi kebijakan sekaligus memberikan masukan berbasis riset.
“Kami tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga siap membantu pemerintah dalam memastikan kebijakan publik benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan lembaga independen menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan efektif.
Tanpa komunikasi yang kuat kepada masyarakat, inovasi pelayanan berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
