INSAN.NEWS || Maros—Forum Intermediate Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros berlangsung dinamis melalui diskusi bertema perubahan sosial yang digelar di Wisma Afiat, Jalan Poros Daya–Maros (Bandara Lama), Senin (18/5).
Dalam sesi materi, narasumber Tri Sasbianto Dg. Muang menegaskan bahwa perubahan besar dalam masyarakat selalu berawal dari perubahan-perubahan kecil yang dibangun secara konsisten.
Karena itu, kader HMI didorong memiliki keberanian berpikir besar agar mampu menjadi aktor perubahan sosial di tengah masyarakat.
“Perubahan besar lahir dari keberanian berpikir besar. Kader HMI tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah, tetapi harus siap menjadi pelaku perubahan,” ujar Tri Sasbianto.
Diskusi kemudian berkembang melalui sejumlah pertanyaan kritis dari peserta yang menyoroti relasi kekuasaan, ketimpangan sosial, hingga kapitalisme modern.
Muh. Irfan A, peserta asal HMI Cabang Butta Salewangang Maros, mempertanyakan arah perjuangan kader HMI dalam membangun keberanian sosial masyarakat.
“Arah apa yang harus ditempuh sebagai kader HMI agar kemudian kita bisa membentuk masyarakat yang tidak takut terhadap penguasa dan sistem-sistem yang zalim?” tanyanya.
Menjawab hal tersebut, Tri Sasbianto menegaskan bahwa kader HMI harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral di tengah masyarakat.
Menurutnya, ketakutan masyarakat terhadap kekuasaan lahir akibat rendahnya kesadaran kritis dan lemahnya pendidikan sosial-politik.
“Kader HMI harus hadir mencerdaskan masyarakat. Ketika masyarakat memahami hak-haknya, mereka tidak mudah dibungkam oleh kekuasaan. Perubahan sosial dimulai dari keberanian berpikir, keberanian bersikap, dan keberanian melawan ketidakadilan,” jawabnya.
Pertanyaan berikutnya datang dari Firman, peserta asal HMI Cabang Butta Salewangang Maros, yang menyoroti teori konflik dalam melihat ketimpangan sosial di Indonesia.
“Bagaimana teori konflik memandang perubahan sosial yang terjadi akibat ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia?” ujarnya.
Tri Sasbianto menjelaskan bahwa teori konflik memandang perubahan sosial sebagai konsekuensi dari pertentangan kepentingan antara kelompok yang menguasai sumber daya dan kelompok yang tertindas.
“Ketimpangan ekonomi bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Itu lahir dari sistem yang membuat distribusi kekuasaan dan sumber daya tidak merata. Dalam teori konflik, perubahan biasanya muncul karena adanya perlawanan dari kelompok yang merasa dimarjinalkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan kader HMI terhadap masyarakat kecil dan kelompok rentan agar gerakan intelektual tetap memiliki orientasi sosial.
Sementara itu, peserta asal HMI Cabang Makassar, Prety Amelia S, mengangkat persoalan kesadaran kritis dalam sistem kapitalisme modern.
“Jika tingkat kesadaran kritis dijadikan sebagai tolok ukur memanusiakan manusia, bagaimana dengan potret kapitalis yang paling tahu mengenai sistem dan menggunakan daya kritisnya hingga menghasilkan eksploitasi?” tanyanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tri Sasbianto menilai bahwa kesadaran kritis tidak otomatis melahirkan nilai kemanusiaan apabila tidak dibarengi moralitas dan etika sosial.
“Kapitalisme modern menunjukkan bahwa orang-orang cerdas juga bisa menggunakan pengetahuannya untuk memperkuat eksploitasi. Artinya, daya kritis tanpa nilai kemanusiaan dapat berubah menjadi alat penindasan,” katanya.
Menurutnya, HMI harus membangun tradisi intelektual yang tidak hanya melahirkan kader pintar, tetapi juga kader yang memiliki orientasi etik dan keberpihakan terhadap kemanusiaan.
“Ilmu pengetahuan harus menjadi alat pembebasan sosial, bukan alat memperbesar ketimpangan,” tegasnya.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
