Ketika Orang Baik Menjadi Santapan Kekuasaan
Oleh: Dr. Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Ada ironi yang semakin terasa dalam kehidupan berbangsa hari ini. Di satu sisi, agama terus mengajarkan agar manusia menjadi pribadi yang jujur, amanah, rendah hati, dan membela kebenaran.
Di sisi lain, panggung kekuasaan justru kerap menghadirkan kenyataan yang berbeda: mereka yang teguh memegang prinsip sering tersisih, sedangkan mereka yang piawai memainkan strategi kekuasaan lebih mudah bertahan.
Di titik itulah, seolah-olah Niccolò Machiavelli tertawa, sementara agama menangis.
Tentu, ini hanyalah metafora. Machiavelli telah wafat lebih dari lima abad yang lalu, dan agama tidak pernah benar-benar menangis.
Namun metafora ini menggambarkan benturan dua cara pandang yang terus hadir dalam sejarah politik: antara etika yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya hidup dan realitas politik yang menunjukkan bagaimana kekuasaan sering kali dijalankan.
Agama meletakkan moral sebagai fondasi kehidupan. Kejujuran dipandang sebagai kebajikan, amanah sebagai kewajiban, dan keadilan sebagai tujuan. Sebaliknya, Machiavelli dalam Il Principe menjelaskan bahwa seorang penguasa harus memahami realitas politik apa adanya.
Ia tidak sedang mengajarkan kejahatan sebagai cita-cita, tetapi menjelaskan bahwa kekuasaan sering bergerak dengan logika yang berbeda dari moralitas ideal.
Persoalannya muncul ketika pembacaan terhadap Machiavelli berubah menjadi pembenaran bahwa semua cara dapat ditempuh demi mempertahankan kekuasaan. Saat itulah politik kehilangan kompas etiknya.
Yang dihitung bukan lagi benar atau salah, melainkan untung atau rugi; bukan lagi adil atau zalim, melainkan menguntungkan atau mengancam.
Indonesia memperlihatkan gejala yang patut direnungkan. Ruang publik dipenuhi pidato tentang moralitas, integritas, dan pengabdian. Namun dalam praktiknya, masyarakat berkali-kali menyaksikan bagaimana kepentingan politik dapat mengalahkan kepentingan publik.
Kepercayaan terhadap institusi diuji setiap kali muncul konflik antarelit, kontroversi penegakan hukum, atau keputusan yang dipersepsikan lebih mencerminkan kalkulasi politik daripada rasa keadilan.
Dalam suasana seperti itu, orang baik sering berada pada posisi yang tidak mudah. Mereka enggan berkompromi dengan penyimpangan, menolak menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri, dan memilih setia kepada prinsip.
Ironinya, karakter seperti itu kadang dianggap tidak realistis. Integritas dipersepsikan sebagai kelemahan, sementara keluwesan tanpa batas dipuji sebagai kecerdasan politik.
Max Weber mengingatkan bahwa politik membutuhkan etika keyakinan sekaligus etika tanggung jawab. Hannah Arendt mengingatkan bahaya ketika penyimpangan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Sementara para pendiri republik merumuskan Pancasila agar kekuasaan tidak dilepaskan dari hikmat kebijaksanaan, keadilan, dan kemanusiaan.
Karena itu, persoalan bangsa ini sesungguhnya bukan apakah Machiavelli benar atau salah. Persoalannya adalah apakah kita rela membangun sistem politik yang hanya mengagumi kecerdikan mengelola kekuasaan, tetapi melupakan kebajikan sebagai fondasinya.
Satir terbesar republik ini bukan ketika para politisi saling menyerang. Satir yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat mulai percaya bahwa kejujuran hanya cocok menjadi materi ceramah, bukan pedoman dalam mengelola negara.
Ketika anak-anak diajarkan berlaku jujur, tetapi orang dewasa menyaksikan bahwa keberhasilan sering diraih melalui kompromi terhadap prinsip.
Jika keadaan itu terus berlangsung, maka Machiavelli memang tampak “tertawa”. Bukan karena ia menghendaki kerusakan moral, melainkan karena deskripsinya tentang realitas politik terus menemukan pembenaran.
Dan agama seakan “menangis”, bukan karena ajarannya gagal, tetapi karena nilai-nilai yang diajarkannya semakin sering dipinggirkan oleh pragmatisme kekuasaan.
Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang sering kurang adalah sistem yang memberi ruang bagi orang baik untuk bekerja tanpa harus mengorbankan integritasnya.
Negara yang sehat bukanlah negara yang hanya menghasilkan pemimpin yang kuat, melainkan negara yang membuat kekuatan selalu tunduk pada hukum, moral, dan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukanlah seberapa lama kekuasaan dapat dipertahankan, melainkan seberapa teguh kekuasaan itu menjaga martabat manusia.
Sebab ketika kekuasaan mulai memakan orang-orang baik, sesungguhnya yang sedang dilahap bukan hanya individu, melainkan hati nurani republik itu sendiri.
Sidenreng Rappang—12 Juli 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
