Pemkot Makassar kolaburasi dengan stakeholder genjot Penanganan Stunting

oleh -79 Dilihat
oleh
Pemkot Makassar kolaburasi dengan stakeholder genjot Penanganan Stunting
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto – Danny – saat mengaku sudah membangun kolaborasi dengan sejumlah stakeholder khusus penanganan stunting, Senin (09/05/2022). Foto Red.
banner 1000250

Insan.News || Makassar – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto – Danny – mengaku sudah membangun kolaborasi dengan sejumlah stakeholder khusus penanganan stunting.
Danny berkomitmen pemerintahannya dalam aksi kinerja konvergensi yang dilakukan Pemkot Makassar.

“Penanganan percepatan penurunan stunting menjadi bagian keseriusan pemerintah Kota Makassar yang sejalan dengan tujuan dalam stranas stunting,” ucap Danny, Senin (09/05/2022).

Apalagi kata Danny, hal terebut sesuai dengan rumusan dan penjabaran visi misi RPJMD Kota Makassar 2021/2026 dengan (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik.

Baca Juga;
Upaya Tingkatkan PAD, Pemerintah Kota Makassar Lakukan Tera Ulang (insan.news)

Sebelumnya, Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat mengaku, para pendamping ini dapat memahami persoalan stunting, bagaimana mengedukasi mulai dari kandungan, saat lahir, sampai pada saat tumbuh kembang anak di masyarakat.

Terkait dengan kondisi stunting di Sulsel, Abdul Hayat mengaku prevelensi stunting cenderung menurun. Bahkan, Sulsel menargetkan tahun ini angka stunting berada pada angka 14 persen.

“Kondisi stunting di Sulsel sekarang dari sisi data relatif menurun. Tadinya 30 persen lebih sekarang sudah 27,6 persen. Sedikit lagi kita sudah sama dengan nasional. Nasional 24,6 persen, kita ingin 14 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Teguh Setiabudi saat membuka kegiatan tersebut secara virtual, menyampaikan, persoalan stunting menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Apalagi, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, prevelensi harus diturunkan paling sedikit tiga persen melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

“Ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama, prevelensi harus diturunkan paling sedikit tiga persen melalui intervensi spesifik maupun juga sensitif,” ungkapnya.

Ia pun mengajak kepada semua daerah dan kementerian lembaga yang ada di pusat untuk bersama-sama mendukung dan memberikan intervensi yang dilakukan dengan tepat sasaran, dan dengan dukungan data sasaran yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *