Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Dulu, kita mengenal sekolah sebagai ruang pertemuan; antara murid dan guru, antara akal dan pengetahuan, antara tanya dan jawab.
Lalu datanglah pandemi, dan pendidikan dipaksa menjauh berpindah ke layar, ke sinyal yang sering lebih lemah dari niat belajar itu sendiri. Kita maklum. Dunia sedang sakit.
Namun hari ini, ketika dunia berangsur pulih, sekolah tetap saja menjauh. Bukan karena virus, tetapi karena sesuatu yang lebih halus; efisiensi anggaran.
Di titik ini, kita patut bertanya dengan nada setengah heran, setengah getir kapan tepatnya ruang kelas kalah penting dari dapur?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dielu-elukan sebagai solusi masa depan bangsa. Anak-anak harus kenyang, katanya, agar bisa belajar dengan baik.
Sebuah logika yang terdengar masuk akal hingga kita menyadari bahwa “belajar” yang dimaksud kini hanya terjadi di layar datar, tanpa tatap muka, tanpa interaksi, tanpa jiwa.
Kenyang, tapi tidak bertemu guru. Perut terisi, tetapi pikiran dibiarkan berpuasa.
Ironinya menjadi semakin pekat ketika kita melihat bahwa di balik dapur-dapur MBG, ada hitung-hitungan yang sangat rasional; biaya bahan, ongkos produksi, margin keuntungan. Para pengelola dapur tidak salah mereka hanya menjalankan hukum ekonomi.
Namun di sisi lain, sekolah yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bangsa justru diperlakukan seperti beban yang harus ditekan.
Di sinilah absurditas itu mencapai puncaknya.
Negara tampak lebih percaya bahwa masa depan ditentukan oleh kalori, bukan oleh kualitas interaksi intelektual. Seolah-olah Socrates akan lahir dari nasi kotak, bukan dari dialog.
Seakan-akan peradaban besar bisa dibangun hanya dengan menu seimbang, tanpa diskusi, tanpa debat, tanpa sentuhan manusiawi antara guru dan murid.
Namun lebih dari itu, yang diam-diam ikut terkikis adalah prinsip etis dari demokrasi deliberatif itu sendiri.
Kebijakan publik yang lahir tanpa ruang dialog yang memadai, tanpa partisipasi bermakna dari guru, siswa, dan masyarakat, pada akhirnya hanya menjadi keputusan teknokratis yang dingin.
Ia mungkin efisien di atas kertas, tetapi kehilangan legitimasi moral di mata publik. Demokrasi tidak lagi menjadi ruang musyawarah, melainkan sekadar prosedur administratif yang membungkam suara.
Ketika keputusan pendidikan diambil tanpa mendengar mereka yang hidup di dalamnya, maka yang terjadi bukan lagi deliberasi, melainkan dominasi.
Akibatnya jelas bahwa publik menjadi apatis, guru kehilangan otonomi profesionalnya, dan siswa hanya menjadi objek kebijakan bukan subjek yang tumbuh dalam ekosistem pendidikan yang sehat.
Ruang kelas yang seharusnya menjadi miniatur demokrasi tempat belajar berargumentasi, mendengar, dan menghargai perbedaan justru digantikan oleh ruang virtual yang sunyi dan satu arah.
Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar krisis pendidikan, tetapi krisis kewargaan.
Kita berisiko melahirkan generasi yang tidak terbiasa berdialog, tidak terlatih berpikir kritis, dan tidak memiliki keberanian untuk berbeda pendapat.
Generasi yang mungkin sehat secara fisik, tetapi miskin dalam tradisi deliberasi—padahal di situlah jantung demokrasi berdenyut.
Padahal, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan warga yang kenyang, tetapi juga warga yang mampu berpikir, berbicara, dan berdebat secara rasional.
Namun kini, yang kita saksikan adalah pembalikan prioritas. Pendidikan direduksi menjadi sekadar distribusi materi daring, sementara negara sibuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar.
Guru kehilangan panggungnya, digantikan oleh algoritma. Sekolah kehilangan ruhnya, digantikan oleh laporan efisiensi.
Apakah kita sedang membangun generasi unggul, atau sekadar generasi yang tidak lapar?
Pertanyaan ini mungkin terdengar sinis, tetapi justru di situlah letak kejujurannya. Sebab di balik jargon kesejahteraan, tersembunyi sebuah pilihan politik; memilih yang tampak cepat dan kasat mata (perut kenyang), ketimbang yang lambat dan subtil (kecerdasan berpikir dan kedewasaan berdemokrasi).
Padahal, bangsa tidak hanya runtuh karena kelaparan. Ia juga runtuh karena kebodohan yang dibiarkan tumbuh diam-diam dan karena hilangnya ruang-ruang dialog yang menjadi fondasi demokrasi itu sendiri.
Maka jika hari ini sekolah kembali daring atas nama efisiensi, sementara dapur-dapur terus mengepul atas nama masa depan, kita patut khawatir; jangan-jangan kita sedang mencetak generasi yang sehat secara fisik, tetapi rapuh secara intelektual dan dangkal secara demokratis.
Generasi yang tahu cara makan, tetapi lupa cara berpikir dan lebih jauh lagi, lupa cara berdialog.
Dan ketika itu terjadi, mungkin kita akan menyadari terlambat bahwa yang lebih berbahaya dari perut kosong adalah kepala yang tidak pernah diisi, dan demokrasi yang tidak pernah benar-benar didengar.
Sidenreng Rappang—26 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
