Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Di negeri yang mudah gaduh oleh simbol, kata sering kali lebih berbahaya daripada kenyataan. “Babi” adalah salah satunya. Bahkan sebelum film ditonton, sebagian orang sudah marah lebih dahulu kepada judulnya.
Padahal problem terbesar bangsa ini bukanlah seekor babi di layar dokumenter, melainkan betapa mudahnya publik diprovokasi oleh simbol tanpa kesabaran membaca isi.
Kontroversi pemutaran film Pesta Babi memperlihatkan satu penyakit lama demokrasi Indonesia: rendahnya tradisi literasi kritis dan tingginya politik ketersinggungan.
Kampus yang semestinya menjadi ruang berpikir justru perlahan dipaksa tunduk pada ketakutan terhadap reaksi massa. Akibatnya, diskusi publik sering mati bahkan sebelum argumen lahir.
Namun di sisi lain, penyelenggara ruang diskusi juga tidak boleh berpura-pura naif. Indonesia adalah masyarakat religius dengan sensitivitas simbolik yang tinggi.
Ketika sebuah film memakai judul yang sangat sensitif bagi mayoritas Muslim, maka wajar bila muncul pertanyaan sosial: apakah ini murni strategi artistik, kritik politik, atau memang provokasi simbolik? Kebebasan berekspresi tetap membutuhkan kebijaksanaan membaca konteks sosial.
Masalahnya, bangsa ini terlalu sering terjebak dalam dua ekstrem.
Kelompok pertama menganggap semua kritik sosial sebagai ancaman ideologis. Sedikit berbeda dianggap anti-negara, anti-agama, atau anti-mayoritas.
Dalam logika seperti ini, kampus tidak lagi menjadi rumah ilmu pengetahuan, melainkan ruang steril yang hanya aman bagi pendapat yang seragam. Demokrasi akhirnya berubah menjadi upacara formal tanpa keberanian berpikir.
Kelompok kedua juga kadang terjebak romantisme kebebasan tanpa sensitivitas sosial. Mereka merasa semua simbol boleh dilempar ke ruang publik tanpa mempertimbangkan psikologi masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia bukan ruang hampa budaya.
Kebebasan yang tidak disertai kebijaksanaan sering berubah menjadi elitisme intelektual: merasa paling tercerahkan sambil diam-diam menikmati kegaduhan yang muncul.
Di titik inilah kedewasaan publik diuji.
Kita perlu membedakan antara kritik sosial dan penghinaan agama. Tidak semua hal yang membuat kita tidak nyaman otomatis adalah penistaan.
Tetapi juga tidak semua pembelaan atas “kebebasan berekspresi” otomatis bebas dari kritik etis. Demokrasi sehat bukan demokrasi yang anti kritik, melainkan demokrasi yang mampu memperdebatkan sesuatu tanpa saling membakar emosi.
Kampus seharusnya tetap menjadi ruang dialog, bukan arena histeria massa. Jika sebuah film dianggap bermasalah, jawab dengan diskusi, tulisan, dan kritik terbuka bukan dengan kemarahan yang bahkan belum membaca substansi.
Sebab bangsa yang mudah marah oleh judul biasanya juga mudah diarahkan oleh propaganda.
Ironisnya, ketika publik sibuk memperdebatkan simbol “babi”, persoalan yang ingin dibicarakan film itu justru tenggelam mengenai konflik tanah, nasib masyarakat adat, relasi negara dan korporasi, serta arah pembangunan yang sering mengorbankan rakyat kecil.
Kita akhirnya kembali menjadi bangsa yang ribut pada kulit, tetapi diam terhadap isi.
Dan mungkin di situlah tragedi sebenarnya: kita terlalu sibuk memusuhi simbol, sementara ketidakadilan berjalan tanpa gangguan.
Sidenreng Rappang—9 Mei 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
