INSAN.NEWS || Sidrap—Ada kalanya politik tidak perlu pidato panjang untuk memperlihatkan wajahnya. Cukup lihat angka, lihat aliran uang, lalu lihat siapa yang masih duduk dan siapa yang tiba-tiba berdiri meninggalkan kursi.
Dalam episode terbaru kekuasaan, angka yang menggelitik itu bernama Rp120 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyatakan bahwa sekitar Rp120 triliun dari keuntungan Danantara akan masuk ke APBN.
Beberapa waktu kemudian, Purbaya tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Pemerintah tentu punya alasan resmi dan Presiden punya kewenangan untuk melakukan pergantian. Tetapi publik juga punya satu kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan: bertanya.
Pertanyaannya sederhana: mengapa uang sebesar itu menjadi begitu menarik? Rp120 triliun bukan angka yang bisa diselipkan ke saku jas.
Ia cukup besar untuk membuat siapa pun yang memahami politik anggaran berhenti sejenak dan memperhatikan. Di satu sisi ada APBN yang membutuhkan penerimaan.
Di sisi lain ada Danantara yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan negara. Ketika keuntungan BUMN hendak dialirkan ke APBN, persoalannya bukan lagi sekadar akuntansi.
Ia berubah menjadi persoalan siapa yang memegang kendali atas arus kekayaan negara.
Di sinilah kita sebaiknya berhenti menjadi rakyat yang terlalu mudah disuruh percaya. Pemerintah berkata: ini soal koordinasi. Baik.
Kita percaya—sampai ada alasan untuk tidak percaya. Tetapi kalau memang hanya koordinasi, bukankah koordinasi bisa dilakukan tanpa membuat publik menebak-nebak? Kalau memang soal kebijakan fiskal, bukankah dasar hukumnya dapat dijelaskan?
Dan kalau memang tidak ada hubungan sama sekali dengan polemik Rp120 triliun, bukankah pemerintah justru berkepentingan menjelaskannya agar spekulasi mati sebelum menjadi legenda politik?
Sebab pengalaman politik mengajarkan sesuatu yang sederhana: kekuasaan paling nyaman bekerja ketika publik tidak tahu apa yang sebenarnya sedang diperebutkan.
Nama lembaganya boleh berubah. Istilahnya bisa dibuat semakin canggih: sovereign wealth fund, strategic investment, capital recycling, optimalisasi aset negara.
Tetapi pada ujungnya semua kembali kepada pertanyaan kuno yang sangat sederhana: siapa memegang uangnya?
Danantara memiliki mandat mengelola kekayaan negara. Kementerian Keuangan mengelola APBN. Secara kelembagaan, keduanya tentu memiliki fungsi berbeda.
Tetapi ketika keuntungan perusahaan negara menjadi objek tarik-menarik antara kebutuhan APBN dan strategi investasi, batas antara pengelolaan uang dan penguasaan atas uang menjadi sangat penting.
Jangan sampai Indonesia berhasil menciptakan lembaga superkaya tetapi gagal menciptakan mekanisme supertransparan.
Jangan sampai brankas negara makin besar, tetapi jumlah orang yang boleh bertanya tentang kuncinya justru makin sedikit.
Lalu Purbaya pergi.
Apakah ia pergi karena Rp120 triliun? Belum ada bukti yang cukup untuk mengatakan demikian. Dan justru karena belum ada bukti itulah pertanyaannya menjadi semakin penting, bukan semakin tidak penting.
Dalam demokrasi, dugaan tidak harus langsung dipercaya, tetapi juga tidak harus langsung dibungkam. Ia harus diuji. Dokumen dibuka. Mekanisme dijelaskan. Kronologi diperiksa.
Siapa mengatakan apa dicatat. Siapa mengambil keputusan ditelusuri. Dengan begitu, publik tidak perlu menjadi detektif amatiran yang bekerja berdasarkan potongan video dan bisikan WhatsApp.
Yang berbahaya justru apabila rakyat diminta menerima pergantian pejabat tanpa pernah mengetahui pertarungan kebijakan apa yang berlangsung di balik pintu kekuasaan.
Sebab kalau benar persoalannya hanya perbedaan teknis, sangat mudah menjelaskannya. Tetapi jika di baliknya terdapat benturan kepentingan mengenai penguasaan keuntungan BUMN, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Ini bukan lagi soal Purbaya. Bukan pula soal siapa penggantinya. Ini soal siapa yang mendapatkan hak menentukan ke mana kekayaan negara mengalir.
Maka janganlah kita terlalu cepat menyebutnya “rebutan Rp120 triliun”. Itu terlalu dini. Tetapi jangan pula terlalu naif mengatakan bahwa angka Rp120 triliun sama sekali tidak relevan.
Dalam politik ekonomi, uang selalu memiliki gravitasi. Ia menarik kepentingan, membentuk koalisi, menciptakan konflik kewenangan, bahkan kadang menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan dan siapa yang diminta mengemasi berkas.
Dan kalau akhirnya terbukti bahwa pencopotan Purbaya memang tidak ada hubungannya dengan polemik Rp120 triliun, publik akan mendapatkan jawaban dan persoalan selesai.
Tetapi jika suatu hari terungkap bahwa ada pertarungan kepentingan di balik aliran dana tersebut, maka episode ini akan terlihat berbeda. Bukan lagi sekadar reshuffle kabinet.
Ia akan menjadi cerita tentang sebuah brankas negara senilai triliunan rupiah—dan tentang para penjaga kunci yang mungkin lebih sibuk berdebat siapa yang berhak memegang kunci daripada menjelaskan kepada pemilik brankas, yaitu rakyat, apa yang sebenarnya ada di dalamnya.
Karena itu, pertanyaan paling penting bukan lagi “mengapa Purbaya dicopot?”
Pertanyaan yang lebih berbahaya adalah:
“Siapa yang sekarang memegang kunci?”
Sidenreng Rappang—15 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
