Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Ada sesuatu yang patut direnungkan dari perjalanan sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo (2014–2024): mengapa dalam kehidupan politik Indonesia, identitas keislaman begitu sering ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan dengan nasionalisme, Pancasila, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Padahal, Islam bukan entitas asing dalam sejarah republik ini. Umat Islam ikut memperjuangkan kemerdekaan, membangun fondasi kebangsaan, mempertahankan konstitusi, dan mengisi perjalanan demokrasi Indonesia.
Karena itu, menjadi ironis ketika ekspresi politik sebagian umat Islam justru kerap diposisikan sebagai ancaman bagi negara.
Persoalannya bukan apakah negara boleh melawan radikalisme, intoleransi, atau kekerasan atas nama agama. Tentu negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman tersebut.
Persoalan sesungguhnya adalah ketika istilah radikalisme, intoleransi, dan anti-NKRI digunakan secara serampangan untuk membangun stigma terhadap kelompok Islam yang berbeda pandangan atau kritis terhadap pemerintah.
Di sinilah persoalan politik mulai menjadi serius: ketika kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap pembangkangan, dan identitas keagamaan dijadikan instrumen untuk mendeligitimasi lawan politik.
Buzzer dan industri pembentukan persepsi
Salah satu fenomena yang patut dikritisi selama era Jokowi adalah berkembangnya ekosistem buzzer politik di ruang digital. Media sosial tidak lagi semata-mata menjadi ruang pertukaran gagasan, melainkan juga arena pertarungan persepsi.
Dalam arena tersebut, narasi politik dapat dibangun melalui pengulangan pesan, pelabelan, olok-olok, dan pembentukan citra negatif terhadap kelompok tertentu.
Istilah seperti kadrun, radikal, intoleran, dan anti-Pancasila menjadi bagian dari perbendaharaan pertarungan politik digital. Akibatnya, perdebatan yang semestinya berlangsung secara rasional dan substantif berubah menjadi pertarungan identitas.
Pertanyaan kritisnya: apakah semua kritik umat Islam terhadap pemerintah benar-benar merupakan ancaman terhadap negara? Apakah mereka yang mempertanyakan kebijakan penguasa otomatis dapat dicurigai sebagai kelompok anti-NKRI?
Demokrasi tidak boleh bekerja dengan logika seperti itu.
Jika memang terdapat operasi propaganda yang terkoordinasi oleh kekuasaan, maka harus ada pembuktian mengenai aktor, sumber pendanaan, pola koordinasi, dan tujuan politiknya.
Namun, sekalipun tidak semua aktivitas buzzer dapat dibuktikan berasal dari istana, keberadaan propaganda digital yang mendeligitimasi kelompok kritis tetap merupakan persoalan serius bagi kesehatan demokrasi.
Ketika nasionalisme dijadikan alat delegitimasi
Nasionalisme seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh warga negara, bukan monopoli kelompok politik tertentu.
Tidak seorang pun berhak mengklaim dirinya paling nasionalis hanya karena mendukung pemerintah. Sebaliknya, tidak seorang pun layak dituduh anti-NKRI hanya karena mengkritik presiden.
Pemerintah adalah institusi yang menjalankan mandat konstitusi, bukan representasi tunggal negara.
Mengkritik pemerintah tidak sama dengan memusuhi negara. Bahkan, dalam demokrasi, kritik merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Ketika nasionalisme dipertentangkan dengan identitas Islam, kita sedang berhadapan dengan konstruksi politik yang berbahaya.
Seolah-olah menjadi Muslim yang taat dan memiliki aspirasi politik Islam merupakan sesuatu yang berlawanan dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik.
Padahal, Pancasila tidak dibangun untuk menghapus identitas agama masyarakat Indonesia. Pancasila justru menjadi dasar kehidupan bersama di tengah keberagaman keyakinan dan pandangan politik.
Pembubaran organisasi dan pertanyaan tentang demokrasi
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 dan Front Pembela Islam (FPI) pada 2020 juga menjadi bagian dari catatan penting era Jokowi.
Kebijakan tersebut memiliki argumentasi hukum dan keamanan yang disampaikan pemerintah.
Namun, dari perspektif demokrasi, kebijakan itu tetap perlu diuji melalui pertanyaan mengenai proporsionalitas kewenangan negara, kebebasan berserikat, kepastian hukum, dan ruang bagi pengawasan publik.
Negara memang tidak wajib membiarkan organisasi yang terbukti melanggar hukum. Akan tetapi, tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang adil, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Sebab, demokrasi bukan hanya tentang kemampuan pemerintah mempertahankan stabilitas, melainkan juga tentang kesediaan penguasa menghormati hak-hak warga negara yang berbeda pandangan.
Islam bukan musuh negara, kekuasaan yang antikritiklah yang harus diawasi
Kita perlu membedakan secara tegas antara Islam sebagai agama, umat Islam sebagai warga negara, Islam politik sebagai ekspresi aspirasi, dan kelompok tertentu yang mungkin melakukan tindakan melanggar hukum.
Menyamakan keempatnya merupakan kesalahan kategoris yang dapat melahirkan diskriminasi politik.
Tidak semua gerakan Islam bersifat moderat, sebagaimana tidak semua kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme terbebas dari kepentingan politik.
Karena itu, ukuran dalam kehidupan bernegara seharusnya bukan identitas kelompok, melainkan konstitusi, hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Lebih jauh, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada kritik terhadap Jokowi. Sebab, pergantian presiden tidak otomatis menghilangkan budaya politik yang gemar memberi stigma kepada kelompok kritis.
Jika hari ini kelompok Islam menjadi sasaran pelabelan, besok bisa saja kelompok mahasiswa, aktivis, akademisi, atau masyarakat sipil lainnya mengalami hal serupa.
Demokrasi tidak akan sehat apabila penguasa hanya nyaman mendengar pujian, sementara kritik diperlakukan sebagai permusuhan.
Refleksi akhir: Siapa sebenarnya yang sedang mengancam demokrasi?
Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi seharusnya menjadi momentum refleksi bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Kita perlu bertanya, apakah ruang demokrasi semakin terbuka atau justru semakin terbiasa dengan politik pelabelan? Apakah perbedaan pendapat semakin dihormati atau semakin mudah dicurigai?
Apakah media sosial menjadi ruang pencerdasan publik atau justru industri pembentukan kebencian politik?
Umat Islam tidak perlu meminta keistimewaan politik. Yang dituntut adalah kesetaraan sebagai warga negara, perlindungan konstitusional, dan hak untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka bukan musuh negara.
Pada akhirnya, Islam tidak membutuhkan penguasa untuk membenarkan keberadaannya sebagai bagian dari Indonesia.
Sebaliknya, negara demokratis membutuhkan kedewasaan untuk mengakui bahwa keberagaman ekspresi keagamaan dan politik merupakan kenyataan sosial yang harus dilindungi.
Jangan sampai atas nama nasionalisme, kita justru membangun permusuhan di antara sesama anak bangsa. Jangan sampai atas nama pemberantasan radikalisme, kritik politik dibungkam.
Dan jangan sampai buzzer lebih dipercaya daripada akal sehat, propaganda lebih didengar daripada fakta, serta loyalitas kepada penguasa dianggap lebih penting daripada kesetiaan kepada konstitusi.
Sebab, ancaman terbesar demokrasi bukanlah keberadaan warga negara yang berbeda pandangan, melainkan lahirnya kekuasaan yang merasa tidak perlu dikritik dan masyarakat yang kehilangan keberanian untuk mempertanyakannya.
Sidenreng Rappang—10 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
