Ketika Loyalitas Politik Mengalahkan Objektivitas dan Kebenaran Hukum
Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Ada sebuah paradoks dalam kekuasaan: seseorang bisa memiliki banyak pendukung, penasihat, dan pembela, tetapi justru semakin rentan ketika orang-orang di sekelilingnya selalu memberikan pembenaran, bukan pertimbangan hukum yang objektif.
Dalam konteks Jokowi dan Gibran, tesis yang menarik untuk dibedah adalah kemungkinan bahwa mereka bukan hanya menghadapi tekanan dari lawan politik, tetapi juga menanggung konsekuensi dari keputusan dan nasihat lingkaran pendukungnya sendiri.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mendukung atau menentang, melainkan kualitas nasihat yang diberikan.
Ada beberapa persoalan yang patut dianalisis.
Pertama, nasihat hukum yang terlalu berorientasi pada pembenaran kekuasaan.
Ketika penasihat lebih sibuk mencari argumentasi untuk membenarkan keputusan daripada menguji legalitasnya, risiko hukum justru semakin besar.
Nasihat hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mencegah kesalahan, bukan sekadar alat untuk mempertahankan keputusan politik.
Kedua, loyalitas politik mengalahkan objektivitas hukum.
Pendukung yang kritis mungkin dianggap tidak loyal, sementara pendukung yang selalu membenarkan justru mendapatkan ruang lebih besar.
Padahal, dalam negara hukum, loyalitas kepada seseorang tidak boleh mengalahkan kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, konsekuensi keputusan akhirnya ditanggung oleh pemegang kekuasaan.
Para pemberi nasihat bisa saja berada di belakang layar, tetapi pejabat yang mengambil keputusan tetap menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkannya.
Mereka yang memberikan pembenaran mungkin tidak selalu ikut menanggung konsekuensi politik dan hukum dari keputusan tersebut.
Keempat, pendukung bisa berubah menjadi beban politik.
Ketika persoalan hukum semakin kompleks, pembelaan yang berlebihan justru dapat memperluas kontroversi dan mengurangi ruang penyelesaian yang rasional.
Semakin keras pembelaan tanpa argumentasi hukum yang kuat, semakin besar pula kemungkinan persoalan menjadi konsumsi publik yang berkepanjangan.
Membaca Persoalan dari Perkembangan Hukum Gibran
Perkembangan persoalan hukum Gibran membuat analisis ini semakin relevan.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setara SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan diskualifikasi tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan pertimbangan mengenai rezim penyelesaian sengketa pemilu.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Kemudian, pada 6 November 2026, Jokowi menyatakan bahwa semua pihak perlu menghormati proses hukum dan hak konstitusional Gibran.
Namun, pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir.
Persoalan persyaratan pencalonan dan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden mempunyai jalur konstitusional tersendiri.
Di sinilah publik perlu membedakan antara persoalan legalitas dokumen, persyaratan pencalonan, keabsahan proses pemilihan, dan mekanisme pemberhentian pejabat negara.
Keempatnya merupakan persoalan hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Tumbal Kekuasaan: Ketika Loyalitas Mengalahkan Kebenaran Hukum
Ada ungkapan yang menarik untuk menggambarkan situasi politik ini:
Musuh politik mungkin menyerang dari luar, tetapi nasihat yang keliru dari dalam bisa meruntuhkan pertahanan kekuasaan.
Jokowi dan Gibran menghadapi persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan konferensi pers, pernyataan pembelaan, ataupun argumentasi politik. Persoalannya membutuhkan penjelasan hukum yang jernih, terbuka, dan dapat diuji.
Di sinilah letak ironi lingkaran kekuasaan. Orang-orang yang seharusnya menjadi benteng perlindungan hukum justru berpotensi menjadi sumber kerentanan apabila mereka hanya memberikan nasihat berdasarkan kepentingan mempertahankan kekuasaan.
Seorang penasihat hukum seharusnya berani mengatakan bahwa suatu langkah berisiko, sekalipun kebenaran itu tidak menyenangkan bagi pemimpinnya.
Tetapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya?
Ketika setiap persoalan dijawab dengan pembenaran, setiap kritik dianggap serangan, dan setiap peringatan hukum dipandang sebagai ancaman politik, maka pemimpin kehilangan kesempatan untuk melakukan koreksi sejak awal.
Akibatnya, ketika persoalan mencapai lembaga peradilan, konsekuensinya tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan loyalitas.
Jokowi dan Gibran bisa saja menjadi korban dari kesalahan kalkulasi politik dan nasihat hukum lingkaran pendukungnya sendiri. Ini merupakan hipotesis politik yang layak diuji, bukan kesimpulan bahwa para pendukung tersebut terbukti sengaja menyesatkan.
Dan ada satu ironi yang lebih besar: orang-orang yang selama ini membela kekuasaan mungkin tidak ikut menanggung seluruh konsekuensi dari keputusan yang mereka bantu pertahankan.
Pada akhirnya, sejarah politik tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa dan siapa yang melawan. Sejarah juga mencatat siapa yang memberikan nasihat, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
Kekuasaan tidak selalu tumbang karena lawan yang kuat. Terkadang, ia justru melemah karena terlalu banyak orang di sekelilingnya yang mengatakan bahwa semua tindakannya benar.
Penutup: Pembela yang Tidak Kritis Bisa Menjadi Ancaman bagi Kekuasaan
Jokowi dan Gibran mungkin tidak sedang berhadapan dengan kekuatan lawan politik semata. Mereka juga sedang menghadapi konsekuensi dari lingkaran pendukung yang barangkali terlalu sibuk membela kekuasaan, tetapi kurang cermat membaca hukum.
Dalam politik, pembela yang tidak kritis terkadang lebih berbahaya daripada penentang yang kritis.
Sebab, seorang penentang akan mengingatkan ketika ada kesalahan, sementara seorang pembela yang kehilangan objektivitas justru bisa membuat kesalahan itu terus dipertahankan.
Pada akhirnya, persoalan ini memberikan pelajaran penting: kekuasaan membutuhkan penasihat yang berani mengoreksi, bukan sekadar pendukung yang pandai membenarkan.
Sebab, loyalitas tanpa objektivitas bukanlah perlindungan, melainkan potensi jebakan bagi mereka yang sedang berkuasa.
Jangan sampai orang-orang yang mengaku paling setia justru menjadi pihak yang tanpa sadar menyiapkan jalan bagi tumbangnya kekuasaan yang mereka bela sendiri.
Sidenreng Rappang—12 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
