INSAN.NEWS || Sorong—Aktivis dan penulis, Fardi Abubakar, mempertanyakan dasar penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Ia menilai informasi mengenai skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Sorong yang disebut berada di bawah 20 dari skala 100 perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Kritik tersebut disampaikan Fardi menyusul pertemuan KPK Wilayah V yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu, 11 November 2026.
Menurut dia, penilaian tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai indikator, basis data, serta metode evaluasi yang digunakan dalam mengukur tata kelola pemerintahan Kota Sorong.
Fardi menilai, skor MCSP yang rendah tidak semestinya disampaikan tanpa penjelasan mengenai kondisi faktual dan indikator penilaiannya.
Ia juga mempertanyakan relevansi hasil penilaian tersebut dengan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Penilaian terhadap tata kelola pemerintahan harus didasarkan pada data yang akurat, indikator yang terukur, dan fakta di lapangan. Jika Kota Sorong memperoleh nilai di bawah 20, KPK perlu menjelaskan secara terbuka apa saja indikator yang menyebabkan penilaian tersebut,” ujar Fardi, Rabu (18/11).
Soroti Cakupan Kerja KPK Wilayah V
Selain mempertanyakan hasil penilaian, Fardi menyoroti cakupan wilayah kerja KPK Wilayah V yang disebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan daerah-daerah pemekarannya.
Menurut dia, luasnya cakupan wilayah tersebut semestinya diimbangi dengan sistem pengawasan, pengumpulan data, dan evaluasi yang memadai.
Ia juga meminta agar penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Fardi mengingatkan bahwa perjalanan dinas yang menggunakan anggaran negara harus menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur.
Apalagi, pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah membutuhkan informasi yang akurat agar rekomendasi pencegahan korupsi tidak keliru dalam menentukan persoalan maupun sasaran evaluasi.
Ia juga mempertanyakan apakah informasi mengenai skor MCSP Kota Sorong telah disusun berdasarkan data terbaru dan telah melalui proses verifikasi yang memadai.
Dana Otsus dan Perlindungan Hak OAP
Di sisi lain, Fardi mengakui bahwa tata kelola pemerintahan Kota Sorong masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Ia menyinggung perbincangan publik mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi dana otonomi khusus (Otsus), serta minimnya keberpihakan terhadap pengusaha lokal Orang Asli Papua (OAP).
Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pengelolaan dana Otsus harus menjamin pemerataan manfaat dan memastikan masyarakat yang berhak memperoleh akses terhadap program pembangunan.
“Hak-hak Orang Asli Papua harus dilindungi. Dana Otsus tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan pengusaha lokal,” katanya.
Fardi juga menyinggung adanya dugaan kasus pelecehan yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang belakangan menjadi perbincangan.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani melalui proses penyelidikan oleh aparat berwenang, bukan melalui penghakiman di ruang publik.
KPK Diminta Terbuka dan Akuntabel
Bagi Fardi, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang konsisten, baik dari lembaga antikorupsi maupun pemerintah daerah.
Ia menilai, pengawasan tidak boleh berhenti pada penilaian administratif, tetapi harus mampu mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia meminta KPK memberikan penjelasan mengenai dasar penilaian MCSP Kota Sorong, termasuk indikator yang digunakan, data pendukung, serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Fardi menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara, khususnya dalam memastikan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat digunakan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Karena itu, setiap rupiah uang negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. KPK juga harus memastikan bahwa kerja pengawasan menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial dan perjalanan dinas,” tutup Fardi Abubakar.
Fardi Abubakar
Aktivis dan Penulis
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News


