INSAN.NEWS || Sidrap—Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar menteri yang diganti. Ia tersingkir dalam sebuah momentum yang mengandung tanda tanya politik: ketika dirinya masih berada dalam agenda rapat parlemen, membahas persoalan penerimaan negara dan dugaan banyak pengusaha nakal yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, keputusan pencopotan justru diumumkan.
Purbaya belum selesai mempertanggungjawabkan kebijakan di ruang publik, tetapi kursinya sudah lebih dahulu diputuskan di ruang kekuasaan.
Inilah wajah pemerintahan ketika jabatan menteri bukan hanya soal kompetensi teknokratis, melainkan juga soal siapa yang dianggap aman bagi konfigurasi kepentingan politik.
Purbaya dikenal dengan gaya bicara yang terbuka dan sejumlah gebrakan yang berpotensi mengusik zona nyaman.
Ketika negara sedang membutuhkan penerimaan pajak, ia berbicara tentang pengusaha yang tidak patuh, restitusi yang bermasalah, dan perlunya membongkar kebiasaan birokrasi yang terlalu lama memanjakan kelompok berpengaruh.
Pada saat yang sama, muncul polemik mengenai rencana pengalihan keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun ke APBN—rencana yang kemudian dipersoalkan oleh pihak Danantara.
Maka, pertanyaan politiknya menjadi terang: apakah Purbaya disingkirkan karena gagal mengelola ekonomi, atau karena langkah-langkahnya mulai menyentuh kepentingan yang terlalu besar untuk disentuh?
Tentu, dugaan tentang oligarki tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta final. Namun, dalam politik, waktu, urutan peristiwa, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari sebuah keputusan merupakan bahan penting untuk membaca kemungkinan adanya grand scenario atau hidden agenda.
Pencopotan seorang menteri secara mendadak, tepat ketika ia sedang berhadapan dengan parlemen dan mengungkap persoalan pengusaha yang tidak membayar pajak, tidak cukup dijelaskan dengan kalimat klise tentang “penyegaran kabinet”.
Rakyat berhak bertanya: siapa yang terganggu oleh agenda penertiban pajak? Siapa yang merasa terancam oleh upaya memperbesar penerimaan negara? Dan siapa yang kini memperoleh ruang lebih luas setelah Purbaya disingkirkan?
Jika masalahnya semata-mata kinerja, pemerintah wajib membuka ukuran kegagalannya secara transparan. Apakah target penerimaan pajak tidak tercapai? Apakah defisit membesar? Apakah kebijakan likuiditasnya keliru? Semua itu dapat diuji melalui data.
Tetapi jika alasan resmi tidak dijelaskan secara memadai, sementara pergantian berlangsung begitu cepat, publik akan membaca adanya lapisan kepentingan di balik keputusan tersebut.
Pemerintah tidak boleh meminta rakyat percaya secara membabi buta, sebab kepercayaan publik tidak lahir dari perintah, melainkan dari keterbukaan.
Purbaya boleh dikritik. Ia bukan manusia tanpa kekurangan, dan kebijakan ekonominya harus diuji secara rasional.
Namun, kritik terhadap seorang menteri tidak boleh dijadikan selimut untuk menutup pertanyaan yang lebih besar: apakah negara sedang memperkuat otoritas fiskalnya, atau justru sedang menyesuaikan diri dengan kepentingan oligarki yang tidak ingin disentuh?
Bila benar pengusaha nakal selama ini berlindung di balik jejaring kekuasaan, maka pencopotan Purbaya dapat dibaca sebagai pesan politik yang dingin: jangan terlalu jauh mengusik mereka yang merasa memiliki negara.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata Purbaya tersingkir. Persoalannya adalah apakah yang menang setelah ia pergi adalah kepentingan publik atau kepentingan segelintir pemilik modal dan jaringan politik.
Pemerintah harus menjelaskan alasan pencopotan secara terbuka, membuka dasar evaluasi kinerja Purbaya, menjelaskan status rencana pengalihan dana Danantara, serta memastikan bahwa agenda penertiban pajak tidak dihentikan demi melindungi pengusaha besar.
Tanpa transparansi, pergantian ini akan terus dibaca bukan sebagai koreksi kebijakan, melainkan sebagai kemenangan oligarki atas negara.
Sidenreng Rappang—16 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
