INSAN.NEWS || Makassar—Di sebuah kota pesisir yang tumbuh cepat seperti Makassar, sampah sering hadir sebagai paradoks peradaban. Ia lahir dari denyut ekonomi, dari pasar yang hidup, restoran yang penuh, perumahan yang padat, dan konsumsi yang terus meningkat.
Namun pada saat bersamaan, ia juga menjadi penanda kegagalan tata kelola modern ketika gunungan limbah memenuhi lorong, menyumbat kanal, dan berakhir di TPA Tamangapa yang terus menua menanggung beban kota.
Selama bertahun-tahun, cara pandang terhadap sampah di kota-kota Indonesia nyaris seragam: angkut, buang, timbun.
Sebuah pola pikir linear yang melihat sampah semata sebagai residu tak berguna—sesuatu yang harus disingkirkan sejauh mungkin dari pandangan publik. Padahal, di balik tumpukan yang dianggap “kotor” itu, tersembunyi material, energi, bahkan peluang ekonomi yang belum sepenuhnya dibaca.
Di titik inilah gagasan kurasi sampah menjadi menarik.
Istilah “kurasi” selama ini akrab di dunia seni, museum, atau media digital. Seorang kurator bertugas memilih, menyusun, memberi konteks, lalu mendistribusikan karya agar memiliki makna baru bagi publik.
Dalam logika ekologi modern, pendekatan serupa ternyata dapat diterapkan pada sistem persampahan kota.
Sampah tidak lagi dipandang sebagai noise—kebisingan yang mengganggu kota—melainkan sebagai signal: material yang harus dipilah, diorganisasi, diberi nilai, lalu didistribusikan kembali ke dalam siklus ekonomi dan lingkungan.
Di bawah kepemimpinan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, pendekatan ini menemukan relevansinya.
Di tengah meningkatnya tekanan lingkungan perkotaan, reformasi tata kelola sampah tidak cukup hanya mengandalkan armada pengangkut atau perluasan TPA. Kota membutuhkan perubahan paradigma. Dan kurasi menawarkan arah baru itu.
Menyaring Kota dari Hulu
Dalam dunia kurasi, tahap pertama adalah seleksi. Memisahkan mana yang bernilai dan mana yang harus disingkirkan. Dalam konteks Makassar, seleksi itu dimulai dari dapur rumah tangga.
Persoalan utama kota-kota Indonesia sesungguhnya bukan pada banyaknya sampah, melainkan pada bercampurnya seluruh jenis sampah dalam satu wadah yang sama.
Sisa makanan bercampur plastik, popok bayi bercampur botol minuman, limbah berbahaya bercampur kertas dan logam. Ketika semuanya tercampur, maka nilai materialnya hilang.
Karena itu, revolusi persampahan Makassar harus dimulai dari pemilahan di sumber.
Rumah tangga menjadi garis depan. Warga tidak lagi cukup diajarkan slogan lama “buanglah sampah pada tempatnya”, tetapi harus naik satu tingkat menuju kesadaran baru: “pilahlah sampah pada tempatnya.”
Sampah organik dipisahkan untuk diolah menjadi kompos atau eco enzyme. Sampah anorganik dipilah berdasarkan karakter materialnya.
Sedangkan limbah B3 rumah tangga seperti baterai, lampu, atau bahan kimia dipisahkan agar tidak mencemari lingkungan.
Di sinilah kurasi bekerja: memilih mana yang masih memiliki masa depan.
Jika disiplin ini berjalan, maka volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa dapat berkurang drastis bahkan sebelum truk pengangkut bergerak dari lorong-lorong kota.
Bank Sampah sebagai Ruang Kurasi Sosial
Tahap kedua dalam kurasi adalah organisasi. Material yang telah dipilih harus disusun ke dalam sistem yang logis dan bernilai.
Dalam konteks Makassar, peran itu dimainkan oleh Bank Sampah dan TPS3R.
Selama ini banyak orang memandang bank sampah sekadar tempat menabung botol plastik. Padahal lebih dari itu, bank sampah sejatinya adalah ruang kurasi sosial.
Ia menghubungkan rumah tangga, komunitas, industri daur ulang, hingga pasar ekonomi sirkular dalam satu rantai yang saling terkait.
Di tangan sistem yang baik, sampah plastik tidak lagi dianggap satu jenis yang seragam.
Ia dipetakan berdasarkan kualitas dan karakter materialnya: PET, HDPE, LDPE, dan lainnya. Sampah organik dikonsolidasikan untuk kebutuhan kompos, pakan maggot, atau biokonversi.
Kota modern tidak bekerja dengan kekacauan. Ia bekerja dengan data.
Karena itu, penguatan TPS3R dan jejaring bank sampah di era Munafri Arifuddin semestinya tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan juga pada penciptaan sistem logistik dan informasi yang presisi.
Kota perlu mengetahui dari kecamatan mana sampah organik paling besar berasal, wilayah mana paling aktif memilah, hingga kawasan mana yang menjadi penyumbang residu terbesar.
Di masa depan, armada pengangkut sampah idealnya bergerak bukan sekadar berdasarkan jadwal, tetapi berdasarkan peta data volume sampah real-time.
Memberi Narasi Baru pada Sampah
Namun inti sesungguhnya dari kurasi bukanlah memilih atau menyusun. Inti kurasi adalah memberi konteks baru.
Sebuah benda menjadi bernilai karena narasi yang melekat padanya.
Maka tantangan terbesar Makassar bukan hanya mengurangi sampah, tetapi mengubah makna sampah itu sendiri.
Sisa makanan yang membusuk di TPA sebenarnya adalah bahan baku kompos untuk urban farming. Plastik kresek yang dianggap tak berguna dapat menjadi campuran aspal jalan.
Limbah organik dapat diubah menjadi pakan maggot untuk perikanan dan peternakan. Bahkan produk kerajinan dari limbah daur ulang dapat memperoleh panggung ekonomi baru dalam festival budaya dan UMKM kota.
Di sinilah konsep ekonomi sirkular menemukan bentuk nyatanya.
Sampah tidak lagi berhenti di tong pembuangan, tetapi kembali masuk ke dalam siklus produksi dan konsumsi sebagai material baru.
Kota tidak sekadar membuang, melainkan memproses dan menghidupkan kembali.
Makassar memiliki modal sosial untuk itu. Gerakan komunitas lingkungan tumbuh di banyak titik. Urban farming mulai berkembang. Program seperti Tanami Tanata’ memperlihatkan bahwa kesadaran ekologis perlahan menemukan ruang di tengah budaya urban.
Jika semua ini dihubungkan dalam satu ekosistem kurasi yang utuh, maka sampah dapat berubah menjadi energi sosial baru bagi kota.
Negara Harus Menjadi Offtaker
Masalah terbesar banyak program pengolahan sampah di Indonesia bukan pada produksi, melainkan pasar.
Kompos menumpuk karena tak ada pembeli. Produk daur ulang berhenti di gudang karena tidak terserap industri. Bank sampah mati pelan-pelan karena rantai ekonominya terputus.
Karena itu, dalam tahap distribusi, pemerintah kota harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai offtaker.
Pupuk organik hasil TPS3R dapat digunakan untuk taman kota dan program penghijauan. Produk paving atau aspal plastik bisa masuk ke proyek infrastruktur daerah. Kerajinan hasil daur ulang diberi ruang dalam festival budaya, event UMKM, hingga pusat oleh-oleh kota.
Kota modern tidak boleh hanya memproduksi kebijakan. Ia harus menciptakan ekosistem pasar.
Sebab keberlanjutan lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh keberlanjutan ekonomi.
Dari Kota Konsumen Menjadi Kota Sirkular
Tentu jalan menuju sistem kurasi sampah tidak mudah.
Ia membutuhkan aparatur yang terlatih sebagai “kurator lingkungan”, teknologi digital yang mampu membaca pola timbulan sampah kota, dan yang paling sulit: perubahan perilaku masyarakat.
Tetapi sejarah kota-kota besar dunia menunjukkan bahwa transformasi ekologis selalu dimulai dari perubahan cara pandang.
Makassar sedang berada di persimpangan penting. Ia bisa terus menjadi kota konsumen yang setiap hari menghasilkan gunungan residu, atau bertransformasi menjadi kota sirkular yang mampu membaca nilai di balik limbahnya sendiri.
Kurasi sampah sesungguhnya bukan hanya soal teknik pengelolaan lingkungan. Ia adalah cara baru memandang kota.
Sebuah upaya mengubah kekacauan menjadi keteraturan, mengubah residu menjadi sumber daya, dan mengubah masalah menjadi kemungkinan.
Dan mungkin, di masa depan, ukuran kota modern bukan lagi seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan seberapa cerdas ia memperlakukan sampah yang dihasilkannya sendiri.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
