INSAN.NEWS || Makassar—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan implementasinya dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah.
Komitmen itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Ia hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Forum bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Munafri mengatakan, arahan Presiden menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” ujarnya.
Menurut Munafri, perluasan akses keuangan perlu diarahkan pada manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” katanya.
Akses keuangan untuk kelompok produktif
Rakornas TPAKD menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Perluasan akses tersebut diharapkan mendukung pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan usaha masyarakat melalui akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
Dalam forum itu, Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Presiden mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Ia menilai keberadaan tim tersebut merupakan capaian kelembagaan dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam pengembangan kelembagaan TPAKD.
Prabowo menekankan bahwa manfaat perluasan akses keuangan harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, tindak lanjut Rakornas tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional.
Namun, manfaatnya bagi masyarakat akan bergantung pada pelaksanaan program yang konkret, jangkauan penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah memastikan akses keuangan sesuai dengan kebutuhan warga dan pelaku usaha.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
