INSAN.NEWS || Jakarta—Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan strategi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) dalam ARNEC Learning Forum 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Dalam forum kawasan Asia-Pasifik itu, Munafri menyoroti kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan kesadaran lingkungan sejak usia dini.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjadi salah satu pemateri dalam diskusi panel tentang kepemimpinan lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini.
Forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) tersebut mengangkat tema “From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific.”
Di hadapan peserta dari sejumlah negara, Appi menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, upaya tersebut perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia enam tahun. Pada periode ini, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak perlu berjalan secara terpadu.
“Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar,” demikian substansi paparan Munafri.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam paparannya, Munafri menjelaskan bahwa Pemkot Makassar tidak menempatkan pengembangan anak usia dini sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan semata.
Pelaksanaannya melibatkan sektor kesehatan, perlindungan anak, kependudukan, sosial, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, serta partisipasi masyarakat.
Kolaborasi itu, menurut dia, diperkuat melalui keterlibatan Bunda PAUD dan kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan juga dilibatkan.
Munafri menyebutkan, sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan terkait penerapan PAUD-HI.
Lebih dari 1.000 guru serta seluruh Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan juga disebut telah mengikuti pelatihan.
Selain pendampingan, Pemkot Makassar mengembangkan PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal.
Melalui konsep ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar anak, tetapi juga ruang edukasi bagi orang tua, pemberdayaan keluarga, kegiatan literasi masyarakat, dan peningkatan kompetensi guru.
Konsep tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan yang inklusif, termasuk bagi anak penyandang disabilitas dan anak dari keluarga rentan.
Munafri menyebut sejumlah wilayah yang telah mengembangkan PAUD negeri, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Anggaran PAUD Lebih dari Rp30,5 Miliar
Munafri juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang terukur untuk memastikan program pengembangan anak usia dini berjalan secara berkelanjutan.
Dalam paparan tersebut, ia menyebut alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 2025 mencapai sekitar Rp1,37 triliun.
Adapun program pengelolaan PAUD didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar untuk menunjang sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Pemkot Makassar, kata dia, juga berupaya memperluas pemerataan akses pendidikan dengan memberikan prioritas kepada anak dari keluarga kurang mampu.
Skema yang dipaparkan menetapkan kuota 60 persen bagi anak kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.
“Dalam perencanaan pembangunan, kita memastikan anggaran digunakan secara efektif,” ujar Munafri.
Data anggaran dan skema kuota tersebut menjadi bagian dari paparan pemerintah kota mengenai dukungan terhadap layanan pendidikan anak usia dini.
Rincian realisasi anggaran, dasar penetapan kuota, dan capaian program tetap perlu merujuk pada dokumen resmi pemerintah untuk menilai pelaksanaannya.
Pendidikan Anak dan Kesadaran Iklim
Selain pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan, Munafri memaparkan upaya memasukkan kesadaran terhadap perubahan iklim ke dalam lingkungan pendidikan anak usia dini.
Program yang disebutkan meliputi urban farming, pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Melalui kegiatan tersebut, sekolah diharapkan menjadi ruang praktik bagi anak untuk mengenal dan menjaga lingkungan sejak dini.
Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.
Inovasi lain yang dipaparkan mencakup percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, serta pengembangan PAUD sehat dan ramah anak.
Menurut Munafri, pelaksanaan program perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan karakteristik setiap wilayah.
Tantangan pendidikan di kawasan perkotaan, misalnya, tidak selalu sama dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Berbagi Pengalaman dengan Pemimpin Regional
Dalam diskusi panel, Munafri berbagi pengalaman bersama sejumlah pemimpin daerah dan praktisi pengembangan anak usia dini dari kawasan Asia-Pasifik.
Mereka antara lain Wakil Gubernur Provinsi Siem Reap, Kamboja; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi; serta perwakilan lembaga dan pemerintah daerah dari Bhutan, Bangladesh, dan Filipina.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai kepemimpinan lokal, pelibatan masyarakat, pendanaan, dan penguatan layanan pengembangan anak usia dini yang inklusif serta responsif terhadap perubahan iklim.
Bagi Pemkot Makassar, pendekatan PAUD-HI diarahkan untuk mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan lingkungan yang sehat.
Namun, keberhasilan pendekatan itu pada akhirnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta pemerataan manfaat bagi anak dan keluarga.
Munafri hadir dalam forum tersebut didampingi Bunda PAUD Kota Makassar sekaligus Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
Pemaparan di forum internasional itu menjadi kesempatan bagi Makassar untuk berbagi praktik dan strategi pengembangan anak usia dini.
Tantangan berikutnya ialah memastikan program yang disampaikan dapat diukur melalui capaian nyata, terutama dalam peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan perlindungan anak di seluruh wilayah kota.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
