Oleh: Dr. Buhari Fakkah, S.Pd., M. Pd (Kepala LPKA UMS Rappang)
INSAN.NEWS || Sidrap—Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan dalam dinamika politik Indonesia belakangan ini. Ketika publik seharusnya memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat penting negara, ruang percakapan publik justru dipenuhi dramatisasi peristiwa lain: penampilan ijazah Joko Widodo di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, termasuk momen ketika ia terlihat mengambil sendiri dokumen yang berada di lantai.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi bahan konsumsi politik yang luar biasa. Potongan video beredar, narasi simpati dibangun, pujian dilontarkan, dan tindakan sederhana di ruang pengadilan dikonstruksi menjadi sebuah adegan heroik.
Jokowi seolah-olah sedang mempertontonkan keteguhan, kesederhanaan, bahkan penderitaan seorang mantan presiden yang harus menghadapi persoalan hukum.
Pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa hukum, atau justru sedang menyaksikan bagaimana sebuah peristiwa hukum diproduksi menjadi tontonan politik?
Ketika Simbol Mengalahkan Substansi
Dalam komunikasi politik, sebuah peristiwa tidak selalu dinilai berdasarkan substansi persoalannya. Sering kali, kekuatan sebuah peristiwa justru terletak pada bagaimana ia dikemas, disebarluaskan, dan ditafsirkan kepada publik.
Di sinilah konsep political framing bekerja.
Sebuah tindakan sederhana dapat diberi makna yang jauh lebih besar melalui pengulangan narasi. Mengambil dokumen dari lantai bukan lagi sekadar tindakan fisik, melainkan dapat dikonstruksi sebagai simbol perjuangan, kesabaran, dan keteguhan menghadapi tuduhan.
Tidak ada yang salah dengan seseorang yang memperoleh simpati publik. Jokowi pun memiliki hak untuk membela nama baiknya melalui mekanisme hukum.
Namun, persoalannya muncul ketika simpati personal tersebut menjadi begitu dominan sehingga persoalan publik yang lebih besar justru kehilangan perhatian.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada siapa yang paling berhasil membangun simpati. Demokrasi harus memastikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut kepentingan negara tetap mendapatkan pemeriksaan kritis.
Dugaan Penyadapan: Persoalan yang Tidak Boleh Tenggelam
Mari kembali pada persoalan yang jauh lebih substantif.
Publik dikejutkan oleh pemberitaan mengenai penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan media, dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, dan elemen masyarakat lainnya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar konflik antarelite atau perseteruan di lingkaran kekuasaan. Ini menyangkut perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi negara, dan prinsip supremasi hukum.
Bayangkan jika instrumen negara yang semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan publik justru disalahgunakan untuk mengawasi pihak-pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah.
Ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut masa depan demokrasi.
Karena itu, publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, dan apakah ada jaringan kekuasaan yang terlibat.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh hilang hanya karena perhatian masyarakat sedang tersedot oleh sebuah video yang viral.
Tentu, status tersangka bukan putusan bersalah. Semua pihak tetap harus memperoleh proses hukum yang adil. Namun, proses hukum juga harus transparan dan dapat diawasi masyarakat.
Industri Simpati dan Kultus Individu
Fenomena berikutnya adalah munculnya kecenderungan sebagian pendukung politik yang mengubah hampir setiap tindakan tokoh idolanya menjadi sesuatu yang patut dirayakan.
Inilah yang dapat disebut sebagai politik kultus individu.
Dalam politik yang sehat, seorang mantan presiden tetap harus bisa dikritik, dipertanyakan, dan dievaluasi. Jabatan yang pernah disandang seseorang tidak menjadikannya kebal dari pengawasan publik.
Namun, ketika kritik terhadap seorang tokoh selalu dianggap sebagai kebencian, sementara tindakan tokoh tersebut selalu diproduksi sebagai prestasi moral, kita sedang berhadapan dengan masalah serius dalam budaya demokrasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi ketika loyalitas politik mengalahkan kemampuan berpikir kritis.
Masyarakat tidak lagi diajak memeriksa fakta, melainkan diarahkan untuk memilih emosi. Mereka tidak diminta memahami persoalan, tetapi diajak mengagumi adegan. Mereka tidak diajak mempertanyakan substansi, tetapi didorong untuk membela figur.
Di sinilah para pendukung politik perlu membedakan antara loyalitas dan rasionalitas.
Mendukung seseorang adalah hak politik. Namun, membenarkan segala sesuatu yang dilakukan seseorang bukanlah kewajiban demokratis.
Politik Pengalihan Perhatian: Siapa yang Diuntungkan?
Dalam teori komunikasi politik, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep agenda setting dan diversionary politics.
Agenda setting menjelaskan bagaimana intensitas pemberitaan dapat memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu, diversionary politics merujuk pada penggunaan isu atau peristiwa tertentu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain.
Kedua konsep ini relevan untuk membaca dinamika ruang publik saat ini.
Namun, kita perlu berhati-hati: berdekatan waktunya dua peristiwa tidak otomatis membuktikan bahwa keduanya sengaja dirancang untuk saling mengalihkan perhatian.
Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya operasi pengalihan isu yang terkoordinasi hanya dari kemunculan kedua peristiwa tersebut.
Yang dapat diuji secara kritis adalah dampaknya: apakah amplifikasi drama ijazah membuat masyarakat kurang memperhatikan dugaan penyadapan? Apakah media dan para pendengung politik lebih sibuk membangun simpati daripada mendorong transparansi?
Apakah persoalan yang menyangkut keamanan dan akuntabilitas negara justru tenggelam dalam kebisingan politik personal?
Itulah pertanyaan yang semestinya dijawab.
Sebab, dalam demokrasi, yang paling berbahaya bukan hanya manipulasi informasi, tetapi juga hilangnya kemampuan masyarakat menentukan mana persoalan yang lebih penting.
Jangan Biarkan Akal Sehat Kalah oleh Tepuk Tangan
Kita tidak sedang memperdebatkan apakah Jokowi berhak menunjukkan ijazahnya. Itu haknya. Kita juga tidak sedang memperdebatkan apakah masyarakat boleh bersimpati ketika melihat seorang mantan presiden mengambil dokumen di lantai ruang sidang. Itu juga hak masyarakat.
Tetapi, jangan sampai sebuah adegan mengalahkan persoalan yang jauh lebih besar.
Ijazah merupakan persoalan pembuktian dalam proses hukum. Dugaan penyadapan merupakan persoalan serius yang menyangkut tata kelola kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.
Keduanya memiliki ruang pemeriksaan masing-masing dan tidak boleh saling menghapus dari perhatian publik.
Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang mudah terpesona oleh simbol, tetapi kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan.
Jangan sampai kita lebih sibuk membicarakan siapa yang mengambil ijazah dari lantai daripada mempertanyakan siapa yang diduga menyalahgunakan instrumen negara untuk melakukan penyadapan.
Jangan sampai tepuk tangan di ruang sidang lebih nyaring daripada tuntutan transparansi terhadap dugaan pelanggaran hukum.
Dan jangan sampai loyalitas terhadap seorang tokoh membuat kita kehilangan kewarasan dalam membaca persoalan bangsa.
Sebab, demokrasi bukan panggung untuk mengagungkan individu. Demokrasi adalah mekanisme untuk memastikan tidak ada individu, sekuat apa pun kekuasaannya, yang berada di atas hukum.
Ijazah boleh diangkat. Simpati boleh diberikan. Tetapi kebenaran tidak boleh dikorbankan dan pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh dihentikan.
Jangan biarkan drama menjadi tirai yang menutupi persoalan negara. Sebab, ketika publik berhenti bertanya, kekuasaan justru mulai merasa nyaman.
Sidenreng Rappang—07 November 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
