Warga Papua di Antara Teror OPM, Kecurigaan Negara, dan Kebutaan Moral Kaum Terpelajar
Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Di negeri ini, ada jenis intelektual yang sangat fasih berbicara tentang kemanusiaan, tetapi diam-diam memilih korban.
Mereka akan berteriak lantang ketika aparat negara menembak warga sipil. Mereka menulis jurnal, membuat film dokumenter, menggelar seminar HAM, hingga mengutuk negara sebagai mesin kekerasan.
Namun ketika guru dibakar hidup-hidup, tenaga kesehatan dibantai, tukang ojek ditembak, atau masyarakat adat Papua diteror kelompok bersenjata OPM/KKB, tiba-tiba bahasa kemanusiaan mereka mengalami gangguan sinyal.
Mereka tidak benar-benar diam. Mereka hanya kehilangan gairah.
Sebab korban seperti itu tidak memiliki nilai jual ideologis.
Mayat seorang guru tidak cukup revolusioner untuk dijadikan poster perjuangan.
Di situlah tragedi moral kaum intelektual modern bermula.
Mereka tidak lagi membela manusia. Mereka membela narasi.
Film Pesta Babi dan berbagai karya serupa memiliki hak penuh mengkritik negara. Tidak ada demokrasi tanpa kritik. Tetapi kritik berubah menjadi propaganda ketika kamera hanya diarahkan ke satu pelaku kekerasan dan menolak merekam pelaku lainnya.
Negara memang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM di Papua. Bahkan berbagai laporan internasional mencatat dugaan pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan berlebihan, hingga impunitas aparat keamanan di Papua.
Tetapi pertanyaan yang jarang diajukan adalah Mengapa sebagian intelektual begitu berani mengutuk peluru negara, tetapi begitu hati-hati mengutuk peluru separatis?
Mengapa kematian seorang aktivis dianggap tragedi kemanusiaan, sementara kematian seorang guru sering diperlakukan hanya sebagai catatan kaki konflik?
Filsuf Prancis Albert Camus pernah memperingatkan bahwa ketika ideologi mulai membenarkan pembunuhan, maka manusia tidak lagi diperlakukan sebagai tujuan, melainkan alat.
Dan itulah yang terjadi dalam sebagian diskursus Papua hari ini. Korban tidak lagi dilihat sebagai manusia.
Korban hanya dilihat sebagai posisi politik.
Jika kematiannya menguntungkan narasi tertentu, ia disebut martir.
Jika kematiannya merusak narasi, ia dilupakan. Fakta yang sering disembunyikan oleh romantisme perjuangan adalah bahwa korban OPM/KKB bukan hanya aparat.
Korban mereka juga orang Papua sendiri.
Ada Guru, Tenaga kesehatan, Pendeta, Pekerja sipil.
Penambang tradisional, Tukang ojek, Dan masyarakat adat yang menolak tunduk.
Komnas HAM sendiri berkali-kali menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata merupakan pelanggaran HAM serius dan bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional.
Pada berbagai laporan konflik Papua, Komnas HAM mencatat pola serangan terhadap warga sipil, penyanderaan, hingga pembunuhan tenaga pelayanan publik.
Pada Maret 2025 misalnya, enam guru dan tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan kelompok TPNPB-OPM di Yahukimo. Rumah guru dibakar dan tenaga pelayanan publik dievakuasi karena ancaman keamanan.
Pada kasus lain, sedikitnya sebelas penambang sipil di Yahukimo juga terbunuh dalam serangan yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata separatis.
Komnas HAM bahkan mencatat bahwa sepanjang 2024 konflik Papua menyebabkan puluhan korban jiwa dan mayoritas korban merupakan warga sipil yang terjebak di tengah konflik bersenjata.
Tetapi anehnya, fakta-fakta ini sering gagal menjadi bahan bakar kemarahan sebagian aktivis dan intelektual.
Mungkin karena darah guru tidak sepopuler darah aktivis.
Sosiolog Amerika Noam Chomsky pernah mengkritik apa yang ia sebut sebagai “worthy victims and unworthy victims.” Korban yang “layak” mendapat perhatian akan diberitakan terus-menerus.
Sedangkan korban yang tidak cocok dengan kepentingan politik tertentu perlahan dihapus dari ingatan publik.
Konsep itu terasa sangat relevan dalam konflik Papua.
Korban yang ditembak negara sering menjadi headline.
Korban yang dibunuh separatis sering menjadi footnote.
Padahal kuburan mereka sama sunyinya. Yang lebih ironis lagi, sebagian intelektual yang mengaku anti-kolonial justru sedang melakukan kolonialisasi baru terhadap Papua.
Mereka menjadikan Papua sebagai komoditas moral. Mereka berbicara atas nama Papua. Menafsirkan Papua.
Mewakili Papua. Tetapi jarang mendengar Papua yang tidak sesuai dengan teori mereka.
Ketika masyarakat Papua meminta sekolah, mereka berbicara referendum.
Ketika masyarakat Papua meminta keamanan, mereka berbicara kolonialisme.
Ketika masyarakat Papua menangis karena guru dibunuh, mereka malah sibuk menjelaskan konteks sejarah.
Seolah-olah peluru menjadi lebih manusiawi jika ditembakkan atas nama kemerdekaan.
Padahal prinsip HAM sangat sederhana. Membunuh warga sipil adalah kejahatan TITIK. Tidak ada catatan kaki ideologis. Tidak ada pengecualian revolusioner. Tidak ada diskon moral atas nama perjuangan.
Guru yang dibunuh tetap korban. Tenaga kesehatan yang dibakar tetap korban. Anak Papua yang mati karena konflik tetap korban. Baik pelakunya negara maupun OPM.
Hari ini warga Papua hidup di antara dua ketakutan.
Mereka dicurigai negara ketika terlalu kritis.
Mereka diteror kelompok bersenjata ketika dianggap terlalu dekat dengan negara.
Mereka berada di tengah medan perang narasi yang dipenuhi orang-orang yang mengaku pembela kemanusiaan tetapi sibuk memilih korban mana yang layak dibela.
Di situlah intelektual bias menunjukkan wajah aslinya.
Ia tidak membunuh dengan senjata. Tetapi ia membunuh melalui seleksi empati.
Dan kadang-kadang, itu jauh lebih berbahaya. Karena peluru hanya membunuh manusia sekali.
Sedangkan intelektual yang memilih-milih korban dapat membunuh kebenaran untuk waktu yang sangat lama.
Sidenreng Rappang—31 Mei 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
