Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Di negeri yang segala hal dapat dipolitisasi, bahkan seekor sapi pun akhirnya tidak luput dari birokrasi. Idul Adha yang semestinya menjadi ruang sunyi antara manusia dan Tuhannya, perlahan berubah menjadi panggung administrasi negara.
Proposal, pos anggaran, pencitraan, distribusi media, hingga tepuk tangan relawan semuanya hadir mengiringi takbir.
Lalu publik bertanya dengan polos: sejak kapan APBN ikut masuk kandang kurban?
Kurban dalam Islam bukan sekadar soal daging yang dibagikan. Jika hanya soal memberi makan rakyat, maka beras bulog sudah cukup.
Kurban adalah simbol pengorbanan personal; tentang keikhlasan seseorang menyerahkan sebagian hartanya karena cinta dan ketundukan kepada Allah.
Di situlah letak spiritualitasnya. Ada rasa kehilangan. Ada unsur “memberi dari milik sendiri.” Ada dimensi batin yang tidak dapat diganti oleh nota dinas dan stempel kementerian.
Karena itu, para ulama sejak dahulu menempatkan kurban sebagai ibadah individual bagi mereka yang mampu. Bukan ibadah institusi negara.
Sebab negara tidak bersyahadat, tidak bertakbir, dan tidak akan ditanya di alam kubur. Yang ditanya adalah manusia sebagai subjek moral.
Namun di era modern, tampaknya segala sesuatu harus memiliki label negara agar tampak agung. Bahkan kesalehan pun kini membutuhkan legitimasi fiskal. Akibatnya, lahirlah fenomena baru: “kurban APBN.” Seekor sapi tidak lagi sekadar hewan ibadah, melainkan item belanja negara.
Ironinya, ketika uang rakyat dipakai membeli hewan kurban, publik diminta melihatnya sebagai kemurahan hati penguasa.
Padahal uang itu bukan turun dari langit pribadi pejabat, melainkan hasil pajak pedagang kecil, buruh, guru honorer, petani, dan rakyat yang setiap hari berjibaku dengan hidupnya sendiri.
Lalu pertanyaan filosofisnya sederhana, jika pengorbanannya memakai uang rakyat, sebenarnya siapa yang sedang berkurban?
Presiden? Menteri? Atau rakyat yang diam-diam telah dipotong pendapatannya melalui pajak?
Di titik inilah kurban mulai kehilangan makna transendennya. Sebab pengorbanan sejati selalu lahir dari kepemilikan pribadi, bukan dari kas publik.
Nabi Ibrahim tidak mengambil kambing dari baitul mal untuk membuktikan ketundukannya kepada Tuhan.
Pengorbanan selalu menuntut sesuatu yang benar-benar berasal dari diri sendiri.
Maka ketika negara mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ritual personal, publik berhak curiga: apakah ini ibadah, program sosial, atau sekadar teatrikal kekuasaan yang dibungkus aroma religius?
Tentu tidak ada yang salah dengan membantu rakyat miskin mendapatkan daging. Negara memang wajib hadir untuk kesejahteraan sosial.
Tetapi membantu rakyat adalah urusan kebijakan publik, sedangkan kurban adalah urusan spiritual personal. Keduanya dapat bertemu dalam manfaat, tetapi tidak identik dalam makna.
Masalah muncul ketika ibadah personal dipinjamkan wajah negara agar terlihat monumental.
Di situlah agama rawan berubah menjadi ornamen legitimasi politik. Takbir menjadi latar suara, sapi menjadi properti visual, dan ketakwaan direduksi menjadi konten seremonial.
Padahal dalam Al-Qur’an telah ditegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, melainkan ketakwaannya.
Sayangnya, di zaman birokrasi modern, ketakwaan pun tampaknya harus melewati mekanisme pencairan anggaran terlebih dahulu.
Mungkin benar kita belum sepenuhnya kehilangan agama. Kita hanya sedang mengubahnya menjadi administrasi negara.
Sidenreng Rappang—27 Mei 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
